Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Aswan, author
ABSTRAK
Kepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk melindungi hak-haknya yang timbul dari perhubungan hukum pinjam-meminjam dengan debitor. Diantara para kreditor, terdapat kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang piutangnya dijamin dengan jaminan hak kebendaan. Pemberian jaminan hak kebendaan tersebut telah memposisikan kreditor separatis lebih utama dibandingkan kreditor lain yang tidak dijamin dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37284
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tri Wanty Octavia Veronica, author
Penyusunan penelitian ini membahas mengenai penyebab perbedaan amar Putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara kepailitan atau PKPU perusahaan asuransi (studi kasus: PT Asuransi Jiwa Kresna dengan PT AIA Financial) yang diajukan tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hukum positif telah jelas mengatur bahwa pihak yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mufida Putri, author
Sejak putusan pailit dibacakan, debitur pailit kehilangan kewenangan atas harta kekayaan. Selanjutnya diangkat kurator yang bertugas untuk mengamankan harta pailit. Dalam hal debitur melakukan perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, UUK-PKPU telah memfasilitasi mekanisme hukum salah satunya berupa gugatan lain-lain. Sebagaimana putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2023/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, kurator...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Juanita Tiffany Putri, author
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pertanggungjawaban pengganti atau dikenal dengan vicarious liability, yang diangkat dari kasus PT. Antam melawan Budi Said. Dalam kasus tersebut, meskipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh karyawan dari PT. Antam, namun PT. Antam tetap diharuskan untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh Budi Said. Bentuk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shania Khairunnisa, author
Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan amandemen akta perdamaian di Indonesia ditinjau dari value- based...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siti Sakina Soekasah, author
Dewasa ini, eksistensi dari korporasi seringkali diikuti oleh perbuatan yang melanggar hukum salah satunya adalah tindak pidana lingkungan hidup. Namun nyatanya, banyak ditemukan korporasi yang tidak turut serta bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan dan hanya menuntut organ perseroannya saja, yakni direksi, padahal sudah banyak ahli yang menyatakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jati Airlangga, author
Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan tata kelola yang baik bagi sebuah perseroan dan wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis. Penelitian tesis ini membahas mengenai pengaruh dari konsep Good Corporate Governance pada pertanggungjawaban eks direktur utama PT Garuda Indonesia yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bunga Lirvina Sori, author
Kewajiban insolvensi test pada lembaga Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi (“INA”) diatur di dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang pada pokoknya mengatur bahwa INA tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan INA berada dalam kondisi yang insolven dengan pembuktian...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Brigita Purnawati Manohara, author
Negara penghasil minyak dan gas (migas) sangat ditopang oleh regulasi dan institusi. Baik regulasi dan institusi dibutuhkan dalam rangka membangun iklim investasi industry termasuk industri migas yang memiliki karakteristik high risk, high technology dan high cost. Tingginya nilai investasi dan risiko di industry migas khususnya sektor hulu migas menjadikan regulasi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
