::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Avitya Danastri, author
Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PDT/2019/PT.DPS) = Deed of Sale and Purchase Agreement Based on a Binding Sale and Purchase Agreement and Letter of Authority Containing Legal Defect (Case Study of Denpasar High Court Decision Number 30/PDT/2019/PT.DPS).
Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nadhifa Kamilia, author
Implikasi yuridis makna wanprestasi dan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 = Juridical implication of default and execution of fiducia security objects post constitutional Court Decision number 18/PUU-XVII/2019
Tesis ini membahas makna wanprestasi dan eksekusi dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk memahami implikasinya terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Serta, pengaruh terhadap para notaris yang berperan dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Permasalahan dalam tesis ini adalah makna wanprestasi dan eksekusi objek jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Cornelius Theomarel Uktolsej, author
Kekuatan Pembuktian Kuitansi Yang Dimiliki Oleh Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/2019) = Evidence of Receipts Owned by Buyers with Good Faith in Land Purchase Transactions (Case Study of Supreme Court Decision Number 1376 K/Pdt/2019)
Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannya dalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanya menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belum diketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Marendra Muhammad, author
Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang, Akta Kuasa untuk Menjual, dan Akta Perjanjian Pengosongan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pti = Abuse of Circumstances of The Creation of The Deed Guarantee Submission as Debt Settlement, Power Act to Sell, and Deed of Discharge Based on Decision Pati District Court Number 24/Pdt.G/2019/PN.pti.
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Shabrina Fianny, author
Pengambilalihan aset oleh yayasan yang memiliki kemiripan nama dengan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang yayasan: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1324 K/Pdt/2019 = Acquisition of asset by a foundation that has name similarity to a foundation that has existed prior to the enactment of the foundation law: study of the supreme Courts Verdict number 1324 K/Pdt/2019
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengambilalihan suatu aset milik yayasan oleh yayasan lainnya yang memiliki kemiripan nama. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang didirikan pada tahun 2011 dalam akta berita acaranya, menyatakan memiliki hubungan historis dengan yayasan yang memiliki kemiripan nama dengannya, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sheila Namira Marchellia, author
Tanggung jawab notaris atas penyesuaian anggaran dasar yayasan yang tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam putusan nomor 555K/TUN/2017 = The responsibiliy of a notary on adjustment of foundation's unregistered articles of association to The Ministry Of Law and Human Rights of Republic Indonesia based On court decision number 555K/TUN/2017.
Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sheila Namira Marchellia, author
Tanggung jawab notarisa Penyesuaian anggaran Dasar yayasan yang tidak didaftarkan Kepada”Kementerian”Hukum dan”Hak”Asasi”Manusia”Republik”Indonesia dalam Putusan Nomor 555K/TUN/2017 = The responsibiliy of A notary On Adjustment of foundation's Unregistered articles of association To The Ministry Of Law And human rights of Republic Indonesia based On court decision Number 555K/TUN/2017
Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Ankie, author
Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan prinsip ehati-hatian terhadap alat bukti berupa surat sporadik yang diajukan oleh penghadap. (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 3235 K/Pdt/2019) = Land deed official's responsibilities related to the principle of caution to the evidence tool in the form of sporadic letters submitted by the parties. (Study Decision: Supreme Court Number 3235 K/Pdt/2019)
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibuat berdasarkan surat sporadik. Di Indonesia, terdapat tanah-tanah yang telah bersertipikat maupun tanah-tanah yang belum bersertipikat. Terhadap tanah yang belum bersertipikat, dapat diterbitkan yang dinamakan surat sporadik yaitu surat bukti penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dengan etikad...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arifinno Akbari, author
Aspek hukum perlindungan konsumen perihal tanggung jawab penyelenggara jasa internet (PJI) dalam melakukan penyaringan pornografi = Aspects of consumer protection law concerning the liability of ISP in pornography filtering
Internet saat ini tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berkat kemajuan teknologi, akses internet pun menjadi semakin terjangkau. Akan tetapi di balik kemajuan tersebut, akses pornografi juga semakin meningkat. Sebagai konsumen, pelanggan dan/atau pemakai layanan internet merasa haknya kenyamanan dan keamanan dalam meggunakan layanan internet menjadi terganggu. Sebagai pelaku usaha,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43446
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Zerlina Jihan Deavinsa, author
Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol sebagai Tergugat dalam Penyelesaian Sengketa atas Akta yang Dibuat oleh Pemberi Protokol (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/PDT/2020) = Legal Protection for Notary Protocol Receiver as Defendant in Dispute Settlement Related to Deeds Made by the Protocol Giver (Study of Supreme Court Decision Number 1196 K/PDT/2020)
Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>