Hasil Pencarian

Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query

Nababan, Adetya Evi Yunita, author

Kekuatan pembuktian keterangan penyidik sebagai alat bukti keterangan saksi De Auditu dalam putusan hakim : studi kasus putusan peradilan Indonesia dan Negara Bagian Texas = The strength of description of investigator evidence as a De Auditu witness testimony evidence in judges' verdict : the comparative of Indonesian justice and the state of Texas

Skripsi ini membahas penerapan asas unus testus nullus testis dalam praktik peradilan pidana di Indonesia serta kekuatan pembuktian keterangan saksi de auditu berdasarkan KUHAP yang melekat pada keterangan penyidik dalam pertimbangan majelis hakim sebagai salah satu akibat yang ditimbulkan dari kelemahan penerapan asas unus testis nullus testis. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S398

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sumadi, author

Pertentangan keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum dengan penasehat hukum dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan (studi kasus pencemaran teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya)

Proses pembuktian di dalam persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses beracara di dalam suatu peradilan. Pada perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup fungsi alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah adalah sangat penting membantu majelis hakim untuk memahami masalah-masalah teknis ilmiah. Oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22592

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Irsyad Noeri, author

Bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin dalam peradilan pidana: Studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode Januari 2008 - Juli 2008

Dimana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar (ubi jus ibi remedium). Seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki seseungguhnya, disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22426

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sagala, Shanty Sofiarli, author

Benturan asas Unus Testis Nullus terhadap ketentuan kehadiran saksi mahkota ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak terdakwa

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22450

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Manalu, Lidya, author

Penerapan pasal 33 UU No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi terkait kewenangan mengadili pengadilan tindak pidana korupsi pada PN. Jakarta Pusat : studi kasus putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang awalnya dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan pengadilan khusus ini berawal dari anggapan bahwa diperlukan mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional dalam menangani perkara-perkara korupsi....

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S463

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Joshua L., author

Tinjauan yuridis paktis terhadap penundaan pelaksanaan hukuman mati (studi kasus Fabianus Tibo)

Hukum positif di Indonesia masih mengakui keberadaan pidana mati, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)dan dalam KUHP tersebut perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati antara lain Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal 140...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22325

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Evi Riyanti, author

Pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penuntut umum dalam tindak pidana umum pada tahap penuntutan

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang membatasi kebebasan bergerak seseorang. Pemberlakuan KUHAP menetapkan secara limitatif wewenang penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk menghindarkan tersangka atau terdakwa dari pembatasan hak asasi tanpa dasar. Penahanan mempunyai arti penting karena dapat mencegah tersangka atau terdakwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22135

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pangaribuan, Evasari M., author

Kajian terahdap alasan-alasan pengajuan permohonan upaya hukum kasasi atas putusan bebas dalam doktrin dan praktik hukum acara pidana di Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan diperkenankannya upaya hukum kasasi yang diajukan terhadap putusan bebas. Meskipun dalam undang-undang dilarang namun pada praktiknya tetap diperkenankan dengan terpenuhinya kualifikasi putusan bebas tersebut sebagai putusan bebas murni. Hal ini disebabkan karena terdapat keterkaitan antara kualifikasi putusan bebas dan alasan-alasan permohonan kasasi yang ditentukan undang-undang...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22572

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Muhammad Riza, author

Tertangkap Tangan Sebagai Salah Satu Bentuk Penangkapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus: Analisa Putusan Praperadilan No. 06/Pid/Prap/2008/PN Jkt-Sel Tentang Penangkapan Dalam Hal Tertangkap Tangan Atas Al Amin Nasution Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Salah satu bentuk penangkapan yang kita kenal adalah tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan unsur yang harus diperhatikan adalah “dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu...

2009

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Miftahul Fitri Fauziah, author

Pelaksanaan kesepakatan diversi dalam penanganan perkara pidana anak di wilayah hukum kepolisian Resort Kabupaten Bogor dan kepolisian Resort Depok = The implementation of the diversion agreement in child criminal cases handling in the legal jurisdiction of Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police

Melihat kenyataan yang ada bahwa kondisi anak Indonesia masih banyak yang memprihatinkan.Seperti masih banyaknya anak-anak yang mengemis, berjualan, dan mengamen di jalanan. Anak-anak seperti itu umumnya sudah tidak bersekolah lagi. Selain itu, anak juga sangat memerlukan perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap, sebab sering kali terjadi kasus-kasus hukum yang tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian