Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Marsella Lesmana, author

Perlindungan Hukum Pembeli Apartemen Terkait Transparansi Informasi Status Hak Atas Tanah Bersama Apartemen = Legal Protection of Apartment Buyers Related to Transparency of Shared Land Rights Status Information

Pemilik satuan rumah susun atau apartemen seharusnya memiliki informasi yang cukup tentang status hak atas tanah bersama dari rumah susun pada saat melakukan pembelian. Karena jika tidak mengetahui status hak atas tanah bersamanya, pemilik apartemen akan terkejut jika harus membayar biaya yang sangat mahal untuk perpanjangan jangka waktu Hak Guna...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putri Hairani, author

Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kasus Perkawinan Kedua Yang Salah Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 70/PDT/2022/PT SMG) = Position Of Deed Certificate Of Inheritance Right Made By Notary The Case Of A Second Marriage That Wrongly Applied Article 180 Of The Indonesian Civil Code (A Case Study Of Semarang High Court Number 70/Pdt/2022/PT Smg)

Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, author

Pengalihan Harta Bersama dengan Isteri Pertama Tanpa Persetujuannya Melainkan Melalui Persetujuan Isteri Kedua Dalam Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2273K/PDT/2021) = Transfer of Marital Joint Asset with The First Wife without Consent But Through The Consent of The Second Wife in The Deed of Sale and Purchase of The Land (Case Study of Supreme Court Decision Number 2273K/PDT/2021)

Penelitian ini membahas mengenai keabsahaan pengalihan harta bersama dengan isteri pertama melalui persetujuan isteri kedua dalam akta jual beli tanah serta implikasinya terhadap pembeli tanah yang bersangkutan sebagaimana hal tersebut terjadi dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2273K/PDT/2021. Secara garis besar harta bersama A berupa tanah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mahaputeri Wisnuhardjo, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Tanpa Kesepakatan Pemegang Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL) = Responsibilities of a Land Deed Officer in the Conveyance of Land Rights Without the Agreement of the Right Holder (Study of South District Court Decision Number 773/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)

Jual beli hak atas tanah merupakan suatu perjanjian, dan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan dari para pihak. Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki asas yang terkandung di dalamnya mengenai jual beli, yaitu asas terang dan tunai. Syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Amajida Firdauz Putri, author

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan Kualifikasi Pelanggaran Jabatan Notaris sebagai Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021) = The Role of Notary Honorary Council in Qualifying Notary Public Official Acts of Violation as Criminal Offence (Study of Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021)

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chentini Prameswari, author

Tanggung Jawab Notaris/PPAT atas Penyerahan Sertipikat yang Dititipkan Pembeli kepada Penjual (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2548 K/Pdt/2022) = Responsibilities of Notary/PPAT for Delivering the Land Certificate Deposited by Buyer to Seller (Study of Supreme Court Decision No. 2548 K/Pdt/2022)

Jual beli secara lisan yang menjadi dasar penguasaan sertipikat objek jual beli oleh Pembeli dan dititipkan oleh Pembeli kepada Notaris/PPAT, seharusnya disimpan dan dikembalikan oleh Notaris/PPAT kepada Pembeli. Hal ini disebabkan walaupun sertipikat objek jual beli masih terdaftar atas nama Penjual, Notaris/PPAT harus menjaga sertipikat objek jual beli yang dititipkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Raden Gitawati Purwana, author

Keabsahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Mengatur Akibat Hukum Perceraian di Hadapan Notaris Tanpa Diikuti Pengesahan oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62/PDT/2022/PT DKI) = The Legality in Making a Postnuptial Agreement that Stipulates the Legal Consequences of a Divorce Attested by a Notary without being Followed by the Ratification from the Civil Registry Office (Study of the Verdict of the High Court for the Special Capit

Semestinya perjanjian perkawinan memuat harta benda perkawinan saja. Namun, dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta No. 62/PDT/2022/PT DKI, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian. Sementara itu, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat frasa “disahkan oleh Pegawai...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Reizky Samara Putra, author

Peran dan Tanggung Jawab Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) (Studi Simulasi di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kebasen, dan Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah) = The Roles and Responsibilities of Subdistrict Head as the Temporary Land Deed Making Officer (PPATS) (Simulation Study in East Purwokerto Subdistrict, Kebasen Subdistrict, and Kalibagor Subdistrict, Banyumas Regency, Central Java Province)

Penunjukan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ialah untuk melayani pembuatan akta tanah di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemberian tugas dan kewenangan camat sebagai PPATS bersifat sementara karena secara ex officio, seorang camat merupakan kepala dari suatu kecamatan. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Safira Yuvika Jasmin, author

Perlindungan Hukum terhadap Pelaksana Wasiat atas Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding yang DIsertipikatkan oleh Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PDT/2022) = "Legal Protection of the Testamentary Executor on Former Eigendom Verponding Land Certified by Others Heirs (Study of Supreme Court Decision Number 1234 K/PDT/2022)"

Konversi hak atas tanah dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dengan diperlukannya suatu pendaftaran tanah agar diterbitkannya suatu sertipikat untuk dapat melakukan perbuatan hukum seperti pemberian warisan. Cara mendapatkan suatu warisan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan dengan kehendak terakhir dari seseorang yang dituangkan ke dalam suatu wasiat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Patrecia Kakiay, author

Tanggung Jawab PPAT atas Pembuatan Akta Jual Beli Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta NOMOR 65/PDT/2022/PT.YYK) = "Responsibility of Land Deed Officials (PPAT) for Making Empty Sale and Purchase Deeds (Study of Yogyakarta High Court Decision Number 65/PDT/2022/PT.YYK)"

Akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu akta yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban dalam penjaminan hukum bahwa telah terlaksananya perbuatan hukum peralihan suatu hak atas tanah melalui cara jual beli. Namun pada realitanya AJB belum tentu dapat dijamin mengenai keterangan yang tertuang didalamnya,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian