Hasil Pencarian

Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query

Lia Gunawan, author

Analisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia = Analysis of Institutional Configuration of Indonesia Child Protection Commission (KPAI) as the National Institution of Child Rights in Indonesia

Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47405

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Putri Anjelika, author

Asas persamaan derajat dalam undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia; studi kasus naturalisasi Cristian Gonzales = The Principle of an equation degrees in the act of No. 12/2006 on citizenship Republic of Indonesia; Case study naturalized Cristian Gonzales

Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana asas tersebut diterapkan berdasarkan semangat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia khususnya diskriminasi gender terhadap perempuan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42552

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Bernardino Rakha Adjie Brata, author

Kekuasaan presiden Republik Indonesia dalam menerima penempatan duta negara lain = Power of the Indonesian president to receive foreign ambassadors

ABSTRACT
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nur Fauzi Ramadhan, author

Rekonstruksi Tax-Payer sebagai dalil pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi = Reconstruction Tax-Payers as a proposition for Reviewing Laws in the Constitutional Court

Sejak sekitar 20 tahun pendiriannya, Mahkamah Konstitusi (MK) tercatat sudah beberapa kali mengubah pendiriannya ketika menilai kedudukan hukum pembayar pajak (tax- payer). Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya ialah tidak adanya indikator yang tegas ketika menilai dalil tax-payer. Kondisi tersebut ditambah dengan berubahnya komposisi majelis hakim yang berpengaruh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dimas Prasojo, author

Kedudukan dan implikasi tim pengawas DPR RI terhadap proses penyelesaian kasus Bank Century = Position and implication of supervisor committee investigation case questionnaire Century Bank of the Republic of Indonesia parliament

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi danfungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang danAnggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54535

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng, author

Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara = The Right to Vote for Members of the Indonesian National Armed Forces: Comparative Study of the Right to Vote of Members of the Armed Forces in Several Countries

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Muhammad Safi`i, author

Kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah analisis putusan mahkamah konstitusi no/41/phpu/d/viii/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten mandailing natal = The authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional chief analysis of the award the mk/no/41/phpu/d/viii/2010 of the dispute about the result of the election of regional head district mandailing natal

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun...

2014

S57396

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marpaung, Dewi Hannie Handayani Parulian, author

Hubungan kelembagaan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam rangka pengawasan hakim di Indonesia = Institutional relationship between Indonesian Supreme Court and Indonesian Judicial Commission controlling Indonesian judges

Skripsi ini membahas hubungan antar kelembagaan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melakukan pengawasan Hakim di Indonesia. Skripsi ini menjabarkan mengenai kewenangan dan tugas Mahkamah Agung sebagai pengawas hakim secara internal sekaligus menjabarkan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial mengawasi hakim secara eksternal. Selain membahas kewenangan dan tugas kedua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57383

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Destara Sati, author

Penguasaan negara atas hutan = State control of forest

[Penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan gagasan kedaulatan lingkungan hidup dengan konsepsi penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini berfokus pada materi konstitusi yang mengatur mengenai hak menguasai negara dan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai materi undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya...

2015

S61055

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Wicitra Wening Palupi, author

Kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai lembaga non struktural dalam perspektif hukum tata negara Indonesia = The position of National Commission Anti Violence Against Women as a non structural agencies from the perspective of Indonesian constitutional law

Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64923

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian