Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Tobing, Christopher, author

Pengangkatan wakil menteri sebagai bentuk pelaksanaan wewenang presiden dalam mengangkat pejabat = The appointment of vice ministers as an implementation of presidential power in apointing public officials

ABSTRAK
Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil adalah wewenang mengangkat pejabat publik. Wewenang ini termasuk dalam bidang wewenang administrasi yang disebut juga sebagai hak prerogatif Presiden. Wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Wewenang ini telah mengalami...

Universitas Indonesia, 2012

S43673

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Abdul Musawir, author

Pengujian formil undang-undang tinjauan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2010

S25455

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Olle Yanuanita Asrina, author

Kewenangan DPR dalam menentukan Undang-undang Pajak

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S25417

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhi Anugroho, author

Interpretasi mahkamah konstitusi terhadap unsur efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 Ayat (4) undang-undang dasar 1945 (studi perkara mahkamah konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 dan Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang pengujian terhadap undang-undang ketenagalistrikan) = Interpretation of the constitutional court regarding the elements of equitable efficiency In article 33 paragraph (4) of the constitution of 1945 (case study on constitutional court decision Number 001-021- 022/PUU-I/2003 and Number 149/PUU-VII/2009 on the judicial review of the electricity law)

Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan). Skripsi ini membahas tentang kesesuaian makna dari unsur ?efisiensi berkeadilan? yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui dengan niat awal para Bapak Bangsa mengenai perekonomian Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam Uji...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43103

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Luhur Kurnianto, author

Tinjauan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur) secara langsung menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25498

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arifuddin, author

Telaah kritis kedudukan dewan perwakilan daerah dalam hal pembentukan anggaran pendapatan dan belanja negara dikaitkan dengan aspirasi keuangan daerah

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1935

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Rizky Pramustiko Putera, author

Analisis kewenangan komisi perlindungan anak Indonesia dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia = authority analysis of Indonesia child protection commission in Republic of Indonesia Constitutional structure

Skripsi ini menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedua, bagaimana hubungan kewenangan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42361

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Kevin Denowarsyah Widayaputra, author

Perbandingan kedudukan fungsi & tugas susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan sebelum dan setelah amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 = Comparison of positions & functions duties arrangement membership of the advisory council before and after the fourth amendment of Undang-Undang Dasar 1945 / Kevin Denowarsyah Widayaputra

ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sejak di sahkannya UUD Negara Tahun...

Universitas Indonesia, 2014

S57691

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabila, author

Perkembangan legal standing perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi = The legal standing development in the dispute of 2014 Legislative Elections result in the Constitutional Court / Nabila

ABSTRAK
Kesuksesan pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara saja, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi. Legal standing merupakan sesuatu yang penting dalam mengajukan permohonan gugatan ke MK karena salah satu syarat berbicara di MK adalah memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Putusan dapat diterima atau tidak dapat diterima pun...

2015

S59048

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Aditya Putra, author

Pengawasan lembaga parlemen terhadap pengisian jabatan publik dalam sistem pemerintahan presidensial di negara Republik Indonesia = Parliament's oversight on public officers appointment mechanism on Republic of Indonesia's presidential system / Muhammad Aditya Putra

ABSTRAK
Setiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku lembaga parlemen di Indonesia...

2016

S64845

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian