Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Pangaribuan, Michael A.P., author

Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan sebagai obyek praperadilan : Tinjauan yuridis putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY = Examination of the validity of seizure as an object of pretria : Judicial Review of Case Number 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY

Skripsi ini membahas beberapa hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan tindakan upaya paksa penyitaan di dalam KUHAP. Kedua, pembahasan mengenai tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus nomor perkara nomor 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY. Ketiga, pembahasan mengenai apakah pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan dapat diajukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S57807

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Ali Aranoval, author

Pembuktian tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara (studi kasus perkara nomor register 1380/pid.B/2002/PN Jakarta Selatan)

Pasal-pasal penghinaan banyak tersebar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Objek atau sasaran Penghinaan terdiri atas terhadap pribadi perseorangan, terhadap kelompok atau golongan, terhadap institusi atau lembaga, terhadap suatu agama, terhadap para pejabat yang meliputi; pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing dan terakhir terhadap orang yang sudah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22460

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Puspa, author

Analisis juridis putusan pengadilan hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan syarat pidana minimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi Manusia (perkara Nomor 01/PID.HAM.AD.HOC/2002/PH.JKT.PST; Nomor 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PT.DKI; Reg.Nomor 04 K/PID.HAM.AD.HOC/2003/Mahkamah Agung atas nama terdakwa Abilio Jose Osorio Soares)

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22504

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Meissy Sabardiah, author

Mekanisme peradilan terhadap partai politik di Mahkamah Agung dalam perkara gugatan pencabutan hak partai politik untuk mengukuti pemilihan umum (Kasus gugatan pencabutan Partai Golkar di MA Perkara No.01/III/WPPP/2001

Partai Politik memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan demokrasi di suatu negara, mengingat kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum yang berusaha menjaring suara dan aspirasi masyarakat untuk meraih kekuasaan dalam negara dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam kebijakan publik. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik maka terhadap parpol...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Suharwanta, author

Pembuktian asas Willekeur atas perbuatan pejabat tata usaha negara dalam putusan peradilan tata usaha negara (Studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 01 K/TUN/1996 dan No. 50 K/TUN/2000)

Konsep negara hukum, menghasilkan negara hukum kesejahteraan. Negara selain menjaga keamanan dan ketertiban juga menyelenggarakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini membawa konsekuensi negara memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, warga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yulia Apriati Santi, author

Proses berita acara dalam tindak pidana pemilu (laporan-penyelidikan-penuntutan proses peradilan) menurut uu no. 12 Tahun 2003 (studi kasus : Taufik Rahman, calon legislatif DPD DKI Jakarta)

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Untuk menjamin kemurnian pemilu dan tercapainya demokrasi, para pembuat undang-undang telah merumuskan sejumlah perbuatan curang yang memiliki sifat dan bentuk yang spesifik yang dilakukan selama tahapan pemilu sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Asman, author

Tinjauan yuridis putusan Niet Ontvankelijk Verklaring (NO) dalam sengketa tata usaha negara TUN) incasu surat alas hak atas tanah sebagai obyek gugatan (studi kasus)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang positif dalam pembangunan di bidang hukum administrasi negara, guna mewujudkan tata kehidupan negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dipo Asto Prayoga, author

Kedudukan pejabat dinas perhubungan DKI Jakarta sebagai penyidik pegawai Negeri sipil dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pacsa otonomi daerah

Berlakunya otonomi daerah telah memberikan perubahan yang besar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan menjadi lebih besar dan lebih mandiri sesuai prakarsa daerahnya masingmasing. Salah satu urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah adalah urusan di bidang lalu lintas dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22143

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Rachmawati, author

Hubungan Kerja Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Illegal Logging

Masalah illegal logging adalah masalah yang yang harus dicermati dan diberi perhatian khusus. Selain dampaknya yang luar biasa terhadap lingkungan dan kehidupan manusia dalam jangka panjang, juga keterlibatan pelaku yang sangat banyak. Dampak kerusakan hutan yang terjadi akan menimbulkan kurang tertahannya resapan air tanah oleh pohon-pohon di kawasan hutan sehingga...

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2007

S22419

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Syarifuddin, author

Tinjauan tentang beberapa permasalahan dalam surat dakwaan

Depok: Universitas Indonesia, 1992

S21861

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian