Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Adi Nugroho, author

Penggunaan Ganja sebagai Pengobatan: Kajian atas Alasan Penghapus Pidana Keadaan Darurat di Indonesia dan Inggris = The Use of Cannabis for Treatment: A Study on the Legal Defences in Emergency Situations in Indonesia and England

Noodtoestand atau keadaan darurat adalah keadaan di mana suatu kepentingan/kewajiban hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman bahaya itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan/kewajiban hukum yang lain. Alasan penghapus pidana ini diatur pada Pasal 48 KUHP Lama dan Pasal 42 KUHP Baru, dengan penjelasan-penjelasan lain yang termuat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yusnoni, author

Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Sikap Sopan sebagai Dasar Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana = A Legal Analysis of Judges Considerations on Politeness as a Basis for Increasing and Reducing Sentences in Criminal Sanctioning from the Perspective of Criminal Law

Perilaku sopan santun menjadi hal mendasar yang dibutuhkan dalam aktivitas sosial masyarakat, termasuk di dalam persidangan. Mengenai pemaknaan kesopanan di persidangan sendiri tidak ada pemaknaan yang sama. Meskipun tidak ada pemaknaan yang sama mengenai definisi dari kesopanan terdakwa di persidangan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan. Namun secara umum, sikap sopan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anisa Hanareswari Sukarno, author

Hubungan Pacaran Sebagai Bagian Pertimbangan Hakim pada Pemidanaan Kasus Perkosaan Anak (Studi Kasus Perkosaan Anak dengan Pelaku Dewasa) = Dating Relationship as Part of Judge's Consideration Sentencing Sexual Abuse Towards Children (Studies on Cases of Rape towards Children with Adult Perpetrators)

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia ini, namun keterlibatan anak sebagai korban perkosaan dalam hubungan pacaran menjadi suatu permasalahan tersendiri di masyarakat. Anak yang seharusnya ada dalam perlindungan dan pengawasan orang tua serta negara, haknya dicederai oleh tindak perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang ia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nindra Wahyu Hapsari, author

Kebakaran hutan dan lahan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, lingkungan, dan good governance (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3555K/Pdt/2018 di Kalimantan Tengah) = Forest and land fires viewed from the perspective of human rights, environment and good governance (Study of Supreme Court Decision Number: 3555K/Pdt/2018 in Central Kalimantan)

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak 1997, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah mulai meningkat. Kebakaran hutan yang paling banyak dan terparah sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2015. Sejak itu, kebakaran besar terjadi setiap tahun. Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan penghormatan,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bitra Mouren Ashilah, author

Hukum pidana dan sistem peradilan pidana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pada fintech peer to peer lending yang berstatus resmi = Criminal law and the criminal justice system criminal liability for data abuse on the official fintech peer to peer Lending

Sejak tahun 2019, Direktorat Kriminal Khusus SubDit IV Tindak Pidana Cybercrime telah memulai untuk penanganan kasus kejahatan penagihan hutang pinjaman online yang berujung pada penyalahgunaan data pribadi, hal ini dilakukan oleh debt collector dari fintech peer to peer lending. Sampai bulan Oktober tahun 2020, telah ada 12 data aduan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Abiyu Ilham Hafid, author

Penganaan pidana tambahan terhadap korporasi yang bukan tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi = Imposition of additional crimes against corporations that are not suspects or accused in corruption cases

Skripsi ini membahas mengenai konsep umum dalam penjatuhan pidana tambahan di Indonesia yang menganut postulat Ubi non est principalis, non potest esse accessories yang memiliki arti dimana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Namun pada praktik yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa putusan dalam perkara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sultan Falah Basyah, author

Urgensi kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik di Indonesia: suatu perbandingan dengan Singapura = The urgency of the criminalization of bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in Indonesia: a comparison with Singapore

Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Robby Yustisio Adhyaksono, author

Perlindungan Nasabah dalam keadaan Force Majeure Perusahaan Asuransi = Customer Protection In a State of Force Majeure An Insurance Company

Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 439/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst tertanggal 09 Februari 2021 (Putusan PKPU), melalui dalil Tanggapan dari Termohon PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang menyatakan bahwa terjadi kondisi force majeure akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga menimbulkan konflik yang terkesan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirang, Bill Arthur, author

Tinjauan yuridis unsur memiliki, menyimpan atau menguasai dalam pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika = Juridical review on the elements of possessing storing or controlling under article 112 of law number 35 year 2009 on narcotics

Skripsi ini membahas mengenai masalah unsur ldquo;memiliki, menyimpan atau menguasai rdquo; dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini sering dikenakan kepada penyalahguna narkotika yang seharusnya dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembahasan dimulai dengan perkembangan unsur tersebut dalam aturan-aturan sebelumnya, pembentukan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S68262

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Erwin Sasmita, author

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Delik Korupsi Sebagai Upaya Asset Recovery Kerugian Negara (Studi Putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst) = Juridical Analysis of Corporate Responsibility in Corruption Offenses as an Effort for State Loss Asset Recovery (Study of Court Judgement Number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)

Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara yang sangat besar dimana salah satu pelakunya adalah Joko Hartono Tirto yang diputus bersalah oleh majelis hakim tingkat pertama dengan nomor putusan 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dengan pidana penjara seumur hidup akan tetapi tidak dibebankan pidana tambahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian