Hasil Pencarian

Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query

Drajad Agung Priyohutomo, author

Analisa hukum penrbandingan pembagian sisa hasil usaha dalam Badan Usaha Koperasi dengan pembagian keuntungan dalam perseroan terbatas.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang timpang dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Skripsi ini membahas mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi, pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25071

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Istianah, author

Pengembangan Desa Wisata melalui Program Desa Wisata Halal ditinjau menurut Maqashid asy-Syari’ah (Studi Kasus di Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat) = Tourism Village Development through the Halal Tourism Village Program according to Maqashid asy-Syariâah (Case Study in Cibuntu Tourism Village, Pasawahan District, Kuningan Regency, West Java)

Pemberlakuan wisata berbasis syari’ah di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna, meskipun terdapat potensi yang besar dalam pemberlakuannya dalam menarik wisatawan Muslim dunia. Desa Wisata Cibuntu yang sejak tahun 2012 telah menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kuningan dijadikan objek pengembangan pariwisata sebagai desa percontohan terciptanya Desa Wisata Halal berbasis komunitas di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Afit Syahputra, author

Pembatalan Permohonan Hak atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rah) = The Cancellation of Land Rights Application in the Complete Systematic Land Registration (A Study of the Raha District Court Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN Rah)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah. Program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah menjadi tujuan paling mendasar. Presiden mendorong kegiatan ini melalui Intruksi Presiden Nomor 2 tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Glenn Adhitya Arnanda, author

Akibat Hukum Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang Dipalsukan Sebagai Bukti Peralihan Hak (Studi Kasus Notaris di Kota Palembang) = Legal Effects of Deed of Conveyance and Submission of Falsified Rights as Evidence of Transfer of Rights (Case Study of Notary in Palembang City)

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah membuat akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak yang terkait dalam suatu akta dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak di dalamnya. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum banyak terjadi pemalsuan-pemalsuan akta yang mengatasnamakan notaris...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prima Dienta Putra, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Tanah Letter C Yang Tidak Diukur Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/PDT/2021) = Responsibilities of Land Deed Officials for Letter C Land Sale and Purchase Deeds That Are Not Measured by the Surabaya City Land Office (Study of Supreme Court Decision Number 71 PK/PDT/2021)

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli Tanah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Akta Jual Beli Tanah terdapat penjelasan mengenai luas, letak, dan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Ukur Kantor Pertanahan yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Tanah. Namun terdapat kasus Akta Jual Beli Tanah yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raisa Berliana Nadhifah, author

Akibat Hukum Sertipikat Hak Milik atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum yang Dinyatakan Lumpuh dan Tidak Berharga karena Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/2021) = Legal Consequences of Land Ownership Certificates of High Inheritance That Has Been Declared Paralyzed and Worthless Due to Unlawful Acts (Case Study of the Verdict of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 431 K/Pdt/2021)

Tanah ulayat kaum merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam praktik pendaftaran sertipikat hak atas tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau, banyak terjadi pensertipikatan atas nama perorangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum atau disertipikatkan pertama kali oleh orang yang tidak berhak atas Harta Pusaka Tinggi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aurea Karina, author

Aspek hukum perikatan dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam (Studi kasus: Kospin Jaya)

Saat ini koperasi simpan pinjam mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Selain bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh dana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25041

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Aldian Kukuh Trisetyadi, author

Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Studi Kasus Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Bulukumba) = Juridical Review of the regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 33 of 2021 concerning Money for Land Deed Making Officials. (Case Study of the Application of Money for Land Deed Making

PPAT adalah mitra dari BPN tetapi tidak termasuk dalam kategori pegawai kantor pertanahan sehingga PPAT tidak menerima gaji setiap bulan hanya penghargaan, penghargaan yang dimaksud yaitu pemberian uang jasa yaitu paling besar 1% dari nilai transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PJPPAT. Pada tahun 2021 Menteri ATR/BPN mengeluarkan aturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sekar Ayu Garindya, author

Akibat Hukum dan Perlindungan Atas Pembatalan Akta Hibah Serta Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 970 K/Pdt/2019) = Legal Consequences and Protection for Cancellation of Deed Grants and Responsibilities of Land Deed Officials Temporary (PPATS) (Case Study of the Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 970 K/Pdt/2019)

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atau PPATS seharusnya melakukan pembacaan dan penandatanganan Akta Hibah di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dalam waktu yang bersamaan. Agar akta tersebut tidak menjadi cacat hukum yang dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga menyebabkan kerugian bagi penerima hibah. Kelalaian atau kesalahan PPAT dalam pelanggaran kewajiban dan/atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Nur Avianty, author

Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 (Analisis Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair) = The Validity of the Deed Establishment of a Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018 (Case of Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative))

Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian