Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Aninda Novedia Esafrin, author

Perlindungan Kesehatan Ketika Negara dalam Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) = Health Protection When the Country is in a State of Emergency Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aziz Fauzi, author

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang = Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 through the Interpretation of the Constitutional Court in Judicial Review

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari pengujian suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Levy Maulana Muhammad, author

Peran Notaris terhadap Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang Menimbulkan Sengketa Pertanahan pada Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg) = The Role of a Notary in Making a Deed of Release of Land Rights that Created a Land Dispute in Development Activities for the Public Interest in Serang Regency (Study of Serang District Court's Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg)

Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Alif Nurbani, author

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia = Analysis of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 Regarding the Nomination of Members of Regional Representative Council in Indonesia

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018 terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, serta urgensi keanggotaan DPD RI yang berasal dari unsur partai politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Temuan pada penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yoga Dwi Ardianzah, author

Eksekusi Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung dalam Perspektif Kepastian Hukum = Execution of the Supreme Court's Judicial Review Decision in the Perspective of Legal Certainty

Penelitian ini fokus terhadap Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (judicial review on the legality of regulation). Asas Contrarius Actus digunakan dalam pola putusan judicial review di Mahkamah Agung, sesuai dengan PERMA No 01 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (2) memiliki jangka waktu 90 hari dari putusan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Irfan Zidni, author

Pelaksanaan Fungsi DPR RI dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19 = Implementation of the Functions of the Indonesian House of Representatives in the Emergency Period of the Covid-19 Pandemic

Indonesia yang menerapkan pemisahan kekuasaan bertujuan agar masing-masing cabang kekuasaaan dapat terjalin checks and balances. Namun, mekansime tersebut berbeda ketika dalam keadaan darurat, di mana memerlukan tindakan luar biasa, cepat dan bahkan diperbolehkan melakukan tindakan yang inkonstitusional. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia direspon dengan menetapkannya sebagai keadaan darurat Kesehatan masyarakat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Riskayati Subandi, author

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara = The Constitutionality of the Nusantara Capital Authority's Chief Election Process Based on Law No. 3/ 2022 on the State Capital

Pembentukan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Pemdasus IKN) sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia telah menimbulkan berbagai kontroversi, terutama mengenai kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus yang diselenggarakan oleh Lembaga Otorita Ibu Kota Kusantara (Otorita IKN), serta perbedaan proses pemilihan Kepala Pemerintahnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng, author

Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara = The Right to Vote for Members of the Indonesian National Armed Forces: Comparative Study of the Right to Vote of Members of the Armed Forces in Several Countries

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dewo Baskoro, author

Kewenangan pemegang kekuasaan eksekutif Indonesia terkait keadaan bahaya ditinjau dari hukum tata negara darurat = The authority of the executive of Indonesia pertaining state of emergency from emergency constitutional law perspective

ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang rawan akan keadaan bahaya. Untuk itu, perangkat hukum yang ada haruslah memadai agar dapat mengatasi keadaan bahaya tersebut. Namun, kewenangan yang diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Eksekutif pada saat negara berada di dalam keadaan bahaya seringkali diiringi dengan kesewenang-wenangan. Skripsi ini akan menjabarkan dan meninjau kembali kewenangan-kewenangan...

2017

S69431

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rahmi Intan Jeyhan, author

Urgensi dan mekanisme penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia = The urgency and mechanism for the application of constitutional preview of bill in Indonesia

ABSTRAK
Banyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan...

2017

S69590

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian