Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

M. Farhan Krisnadi, author

Mekanisme penggunaan dan pembatasan hasil penyadapan sebagai upaya pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (studi kasus M. Al Amien Nur Nasution) / M Farhan Krisnadi

2009

S22482

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Akbar Ahya Putra, author

Perilaku makan tarsius fuscus (Fischer, 1804) di penangkaran = Feeding behavior in tarsius fuscus (Fischer 1804) at captivity

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengamati perilaku makan nokturnal serta membandingkan preferensi pakan dan waktu makan setelah matahari terbenam dan menjelang matahari terbit Tarsius fuscus di Pusat Studi Satwa Primata (PSSP). Pengambilan data perilaku makan T. fuscus menggunakan metode scan animal sampling dan ad libitum sampling selama 26...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64143

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dita Anggraeni, author

Tinjauan yuridis keabsahan siaran langsung proses persidangan melalui televisi ditinjau dari segi hukum acara pidana Indonesia = Legal analysis on trial through tv live streaming an analysis based on the Indonesia's procedural code

ABSTRAK
Dewasa ini, ruang dengar dan ruang pandang masyarakat mendapat suguhan baru berupa penayangan langsung proses persidangan dengan perantara media televisi. Siaran langsung pada proses persidangan mampu hadir dalam sistem peradilan pidana melalui penegakan asas terbuka untuk umum sebagai suatu jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa sekaligus demi terciptanya proses fair...

2017

S69031

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rozy Brilian Sodik, author

Implikasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kewenangan upaya paksa penyidik = The implications of Supervisory Board of The Corruption Eradication Commission to investigator forced act authority

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin substansial perubahan tersebut adalah berkaitan dengan dibentuknya suatu badan baru bernama Dewan Pengawas KPK. Pembentukan tersebut dilatarbelakangi pandangan yang menyatakan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Taufik Hidayat, author

Analisis yuridis terhadap pelaksanaan pemeriksaan acara cepat dalam operasi yustisi penegakkan protokol kesehatan Covid 19 = Juridical analysis of the implementation of rapid examination Covid-19 health protocol

Operasi yustisi penegakkan protokol kesehatan coronavirus disease 2019 dilaksanakan dalam rangka untuk mencegah penyebaran yang masif dan luas atas adanya pandemi coronavirus disease di dunia pada umumnya serta indonesia pada khususnya. Operasi yustisi ini merupakan penerapan dari berbagai kebijakan maupun peraturan yang dibuat baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutapea, Ucok Samuel B., author

Analisa normatif penggunaan upaya paksa penggeledahan oleh petugas kepolisian di Jalan Raya terhadap pengemudi kendaraan bermotor = Analysis of the search by the police officer in the highway to the driver of the vehicle

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penggunaan upaya penggeledahan di jalan raya yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap pengemudi kendaraan bermotor, dimana dalam praktek banyak ditemui pelaksanaan upaya paksa penggeledahan yang dikeluhkan oleh pengemudi karena tidak dilakukan sesuai prosedur persyaratan pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dalam peraturan perundangundangan. Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur...

Universitas Indonesia, 2012

S43110

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Arif Darmawan Wiratama, author

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh komisi pemberantasan korupsi pasca putusan praperadilan No.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dengan pemohon Budi Gunawan dan putusan praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dengan pemohon Hadi Purnomo = Investigation against the authority owned by kpk after pre trial decisions No.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel with the applicant Budi Gunawan and pre trial decisions No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel with the applicant Hadi Purnomo

ABSTRAK
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UUKPK), KPK berwenang melakukan penyidikan yang meliputi; a.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c.Menyangkut kerugian negara paling sedikit...

2015

S61094

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasudungan, David Gilbert, author

Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Putusan 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk = Implementation of Chemical Castration Penalties For The Perpetrators of Child Sexual Abuse (Study Case 69/PID.SUS/2019/PN MJK)

ABSTRAK Hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu hukuman pidana tambahan terbaru yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Elsaad Wirasah, author

Peninjauan Kembali oleh Jaksa di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum = Judicial Review by the Public Prosecutor in Indonesia From The Perspective of The Principle of Legal Certainty and The Principle of Equality Before The Law

Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, dan penerimaan pengajuan tersebut oleh Mahkamah Agung telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, ada yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut telah mencederai asas kepastian hukum dan ada juga yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang tepat sekaligus sebagai wujud penerapan asas persamaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andini Naulina Rahajeng, author

Pengaturan jalur khusus dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana untuk peyelesaian tindak pidana narkotika: Perbandingan dengan plea bargaining di Amerika Serikat = Application of jalur khusus in the draft criminal procedure code for the settlement of narcotics crime: A comparison with plea bargaining in The United States.

Penyelesaian perkara tindak pidana khusus narkotika seharusnya dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien, dengan menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaiaan perkara secara lambat menimbulkan masalah lain, seperti berupa penumpukan perkara. Indonesia telah mencoba beberapa sistem untuk menerapkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian