::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Reza Fikri Febriansyah, author
Perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia sehingga diperlukan adanya jaminan kemandirian dan kemerdekaan seseorang dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian dan kemerdekaan dalam menyatakan pendapat (freedom of opinion) di Indonesia merupakan salah satu prinsip dasar konstitusi yang salah satu contoh implementasinya...
2007
T19608
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ruby Friendly, author
ABSTRAK
Pada prinsipnya Pelarangan PNS untuk berserikat dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian esensinya telah menghilangkan hak asasi PNS, dan HAM yang dijamin dalam dalam UUD 1945, DUHAM, ICCPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM,...
2007
T20699
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Junita, author
ABSTRAK
Masalah-masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia sejak rnasa awal pengiriman tahun 1979 hingga kini tidak pernah berhenti. Hampir setiap hari media di Indonesia menyajikan berita tentang penderitaan pars TKI yang mengalami penyiksaan, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, dan berkonflik dengan hukum negara setempat dan bahkan kematian mereka sendiri. Dasar hukum...
2007
T20830
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gatot Joko Nugroho, author
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2008
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Zuliansyah, author
Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI dan POLRI dilarang memilih dalam pemilihan umum, sementara UUD 45 menjamin hak untuk memilih dalam pemilihan umum bagi semua warga negara Indonesia (yang sudah berusia 18 tahun atau lebih) dan dalam prinsip hak asasi...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20698
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arie Eko Yulikarti, author
Perkembangan teknologi terutama komputer membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Disamping membawa dampak posistif komputer juga membawa dampak negatif yaitu digunakannya komputer sebagai sarana melakukan kejahatan (computer crime). Kejahatan komputer yang mengakibatkan adanya kerugian bagi keuangan negara dimasukkan dalam delik korupsi. Dalam kejahatan komputer mayoritas bukti berupa bukti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16420
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Virza Roy Hizzal, author
Dikotomi antara perlunya tindakan tegas dalam memberantas terorisme dengan kewajiban melindungi HAM yang tidak bisa dinafikan begitu saja, menimbulkan diskursus di kalangan akademisi, praktisi, stake holder, pemerintah maupun pembuat udang undang yang tak kunjung menemukan persepsi sama dalam menghadapi bahaya terorisme. Keberagaman dari unsur "cara" teroris dalam melaksanakan aksi dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19581
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arezka Ari Hantyanto, author
ABSTRAK
Perlakuan diskriminatif merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk diperlakukan secara sederajat. Tindak diskriminasi adalah suatu masalah utama di dunia ini yang telah terjadi sejak lama, dari jaman perbudakan pada abad ke - 18 sampai dengan apartheid, dan diskriminasi terhadap imigran asing di Perancis di awal abad ini. Di Indonesia, persoalan diskriminatif yang terjadi antara...
2007
T36844
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moch. Anwar Djunaedi, author
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2008
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Deddy, author
Tesis ini membahas tentang wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi. Kewenangan-kewenangan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, lembaga kejaksaan dan Komisi Pemberantasan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26066
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>