Hasil Pencarian

Ditemukan 155 dokumen yang sesuai dengan query

Grace Wahyuni, author

Keabsahan tanda tangan elektronik RUPS telekomferensi berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T37539

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Inessa Anjani, author

Notaris yang melakukan pengulangan tindak pidana studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Maret 2014 nomor 251 PID B 2013 PN CIB dan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 April 2015 nomor 766 PID B 2014 PN CIB = Repetition of criminally acts by notary case study Cibinong District court Decision dated March 24 2014 number 251 PID B 2013 PN CIB and Cibinong District Court dated 29 April 2015 number 766 PID B 2014 PN CIB

Notaris sebagai lembaga kepercayaan, dalam menjalankan jabatan dan dalam kesehariannya wajib menjaga keluhuran moral dan etikanya. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan serta kode etik notaris dalam prakteknya. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan penulisan yuridis normatif karena dalam penulisan ini dilakukan studi dokumen...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45286

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Astried Triana, author

Tinjauan yuridis mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dan keabsahan akta yang dibuatnya : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 29 Oktober 2009 nomor : 15/B/Mj.PPN/2009 = Judicial review regarding legal violations do by notary in responsibility for public officials and validity act from it : case study Centre Notary Supervisory Council Decision dated October 29, 2009 number 15/B/Mj.PPN/2009 / Astried Triana

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka dapat dikenakan sanksi yang dapat berakibat bagi Notaris itu sendiri maupun keabsahan akta yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T33142

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chikita Goenawan, author

Tinjauan yuridis akta perjanjian kerjasama bersyarat : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 2 Februari 2007 nomor : 01/B/MJ.PPN/2007 = Juridical review act of conditional coorperation agreement : case study the Award of Majelis Pengawas Pusat Notaris date Februari 2, 2012 number 01/B/MJ.PPN/2007

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Salah satu jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris adalah Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat. Dalam KUHPerdata diatur adanya perjanjian bersyarat, dimana syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan . Dalam UUJN tidak diatur terkait perjanjian bersyarat,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32967

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Febryan Ichwan Madhesa, author

Analisis yuridis tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sehubungan dengan pelaksanaan jabatannya = Juridical analysis on duties and responsibilities provide social services notary in connection with the implementation of his post

Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Namun pasal 37 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris memberikan pelayanan jasa tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan tanggung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33160

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wening Mahardiyani, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam jual beli tanah antara ayah kandung dengan anak : Putusan Mahkamah Agung nomor 1513 K/PDT/2000 tanggal 31 Agustus 2007 = The role of land deed officer for sale and purchase agreement between father and his child : Supreme Court of the Republic of Indonesia number 1513 K/PDT/2000 dated August 31st 2007

Penulisan tesis ini membahas proses jual beli hak tanah antara ayah kandung kepada salah satu anaknya di Klaten, Jawa Tengah dan akibat hukumnya dari jual beli tersebut. Tidak adanya pedoman mengenai jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada salah satu anaknya, menyebabkan ada Notaris/PPAT merasa jual beli tersebut...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32687

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Meidicianawati, author

Tinjauan yuridis mengenai pentingnya pembacaan akta dihadapan para pihak : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tanggal 26 Pebruari 2007 no. 129/MPW-JABAR/2007 = A judiciary review on the importance of reading articulating the deed before the concerned parties: a case study of the decision made by West Java Regional Notary Supervisory At 26 February 2007 Council No. 129/MPW-JABAR/2007

Notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang mana dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan yang dilakukan memungkinkan notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif maupun pidana. Oleh karena itu, pada saat-saat...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32707

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lutfi Kadir, author

Kewenangan pembatalan sertifikat dan perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik akibat pembatalan sertifikat : analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung nomor 2407.K/PDT/2010 = Authority of certificate cancellation and legal protection of the third parties acting in good faith due to cancellation of certificate : juridical analysis of Supreme Court Decision no. 2407.K/Pdt/2010

Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan aspek keperdataan meliputi antara lain kepemilikan tanah dan keabsahan peralihan hak merupakan kewenangan peradilan umum. Keputusan yang berkekuatan tetap pengadilan umum akan menjadi dasar bagi pemenang sengketa mengajukan pembatalan sertifikat pada Kantor Pertanahan. Sedangkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat sebagai obyek Tata...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T33151

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ivonne Maria, author

Dugaan pelanggaran kode etik perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dihubungkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris: studi kasus Kongres INI XXI = Violation of the ethic code at Indonesian Notaries Organization (INI) associated with Notary Law : XXI INI Congress as a case study

Dalam menjalankan profesinya, seorang Notaris mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, organisasi dan juga dirinya sendiri. Notaris mempunyai pedoman dalam menjalankan profesinya tersebut, yaitu Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Notaris mempunyai sebuah organisasi berbadan hukum berbentuk Perkumpulan yaitu INI (Ikatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T31350

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mal Abrina, author

Batalnya akta hibah bersyarat dikarenakan perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh penerima hibah : analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/PDT.G/PN/BDG = Cancellation of the deed of conditional grant due to unexecuted agreement by the grantee : the analysis of the District Court Case No. 23/PDT.G/2008/PN.BDG

Hibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma- cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Terdapat perbedaan antara hibah wasiat dengan hibah biasa. Dimana hibah biasa dapat dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, dan proses balik namanya pun bisa dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan hibah wasiat dapat dilaksankan...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38738

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian