Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Lumban Gaol, Selamat, author

Kepailitan terhadap bank : suatu tinjauan hukum atas putusan pengadilan mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap bank

Kepailitan sebagai suatu sarana hukum penagihan dan penyelesaian hutang piutang antara kreditur dengan debitur, memberikan keseimbangan hak dan kewajiban serta kedudukan antara debitur dengan kreditur. Kedudukan bank dalam kepailitan dapat bertindak selaku kreditur tidak seimbang dengan kedudukannya selaku debitur. Bank selaku kreditur dapat bertindak sebagai pemohon pailit, sebagai kreditur lain,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14476

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bethsy, author

Fungsi pengadilan dalam pengawasan pemeriksaan notaris

Kemerosotan moral menyebabkan terjadinya penyimpangan/penyelewengan. Di seluruh dunia orang mulai mengejar materi dengan menempatkan integritas, nama baik serta jabatan sebagai nomor dua dan notariat tidak luput dari gejala itu. Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum, keadilan, kebenaran bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat,...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36347

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Djoko Purwanto, author

Lembaga Hak Ingkar Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalani Jabatan

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36376

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siani Setiawaty Goenadi, author

Perlindungan hukum bagi notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugasnya

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36412

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Haslinda, author

Tinajuan yuridis terhadap kode etik profesi hakim khususnya mengenai larangan hakim melakukan kolusi

Depok: Universitas Indonesia, 2002

S22182

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rebecca Fajar Elizabeth, author

Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan perkara pidana di pengadilan negeri (studi kasus putusan no. 1114/PD.B/2006/JKT.PST)

Dalam hukum pidana, setiap pihak yang menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) wajib memperhatikan asas legalitas. Terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, maka hak kostitusional seluruh warga Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hak-hak konstitusional terlanggar, seorang warga negara dapat mengajukan permohonan judicial review suatu undang-undang...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22601

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Muhamad Indra R., author

Penundaan pelaksanaan keputusan tender dalam sengketa tata usaha negara di PTUN Jakarta (studi kasus: putusan No.167/G/200/PTUN.JKT)

Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22586

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Barus, Mario Ari Leonard, author

Kepentingan penggugat yang cukup mendesak sebagai dasar pemeriksaan acara cepat di peradilan tata usaha negara Indonesua (studi kasus)

Acara pemeriksaan cepat sudah dikenal di Peradilan Tata Usaha Negara sejak dibentuknya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menjadi dasar pemeriksaan cepat menurut Undang-Undang adalah permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dan kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Batasan kepentingan penggugat yang cukup mendesak sangat luas sehingga diperlukan rumusan yang cukup...

Depok: [Universitas Indonesia, ], 2009

S22480

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Betty Helene, author

Pembatalan pengalihan hak atas merek (studi tentang putusan No. 82/B/2001?PT TUN JKT)

Merek adalah bagian yang penting dari dunia ekonomi, maka dari itu diperlukan perlindungan atas hak atas merek yang bersangkutan.. Salah satu jenis sengketa merek yang dibahas dalam penelitian ini adalah sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek. Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini belum bisa mengatur penyelesaian efektif untuk memeriksa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22493

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Najwa Shihab, author

Peran dan tanggung jawab hakim pengawas dan pengamat

Depok: Universitas Indonesia, 2000

S22083

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian