Ditemukan 264 dokumen yang sesuai dengan query
Heny Widyawati, author
Masalah perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia selalu menjadi masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. demontrasi yang dilakukan oleh para pekerja akhir-akhir ini membuktikan bahwa masih banyaknya permasalahan yang belum terpecahkan. Pengusaha menginginkan kegiatan usaha yang efektif, efisien dan produktif. Dengan alasan ini pengusaha sering kali melanggar hak-hak normatif...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16629
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Soratha, Yhodisman, author
Tesis ini membahas perihal pengaturan sanksi administrasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Pengaturan sanksi administrasi dalam suatu undangundang merupakan upaya dari pembuat undang-undang untuk memaksa agar norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut dipatuhi oleh semua pihak. Selain itu juga disimpulkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T23536
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Annisa Eksalanti, author
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perkembangan jasa konstruksi semakin meningkat tiap tahunnya. Jasa kontraktor atau pemborong telah lazim digunakan untuk melaksanakan sebuah konstruksi bangunan sehingga menghasilkan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, Pihak pemborong harus bekerja untuk kepentingan pihak yang memborongkan. Sebaliknya pihak yang memborongkan juga harus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44029
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sari Melani, author
Buruh perempuan di Indonesia sebagai sumber daya manusia yang potensia sehingga harus dilindungi dan dibina. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya perlindungan terhadap buruh perempuan, dan didukung pelaksaaan secara efektif dan efisien, terutama dalam hal hubungan kerja mereka. Munculnya kasus-kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majikan terhadap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S21023
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hapsari Trilarasati, author
Tesis ini membahas tentang pengalihan pekerjaan dalam kewenangan Notaris/PPAT tanpa sepengetahuan klien yang telah membayar lunas hingga menyebabkan kerugian. Pengalihan pekerjaan antar Notaris/PPAT dapat berakibat sebagai perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 366/PDT/2018/PT.DKI mengenai pengalihan pekerjaan dalam rangka...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54795
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tampubolon, Hamonangan, author
Depok: Universitas Indonesia, 2000
S22009
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tarsono Transisto, author
Depok: Universitas Indonesia, 2000
S22015
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Candra Pratama Setiono, author
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45172
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Haryanto, author
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan swasta diselesaikan dengan cara negoisasi kemudian dilanjutkan melalui arbitrase atau melalui mediasi, konsiliasi dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan kemudian melalui Peradilan tata Usaha Negara. Untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara diselesaikan berdasarkan bentuk dan status pegawai yang ada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S22002
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Elfiana, author
Hubungan antara pramuwisma dan majikannya dianggap lebih cenderung bersifat kekeluargaan. Hubungan yang bersifat kekeluargaan ini bisa menimbulkan hal negatif yaitu tidak dibayarkannya upah pramuwisma dan hak-haknya lainnya sebagai pekerja. Padahal hubungan di antara keduanya diikat dalam suatu ikatan kerja atau perjanjian kerja, walaupun hanya secara lisan. Pramuwisma sebagai pihak yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21136
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
