Hasil Pencarian

Ditemukan 87 dokumen yang sesuai dengan query

Fiqi Fatichadiasty, author

Urgensi contempt of court sebagai upaya eksekutorial putusan peradilan tata usaha negara = Urgency of contempt of court as an executorial effort on state administrative court judgment / Fiqi Fatichadiasty

ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN....

2020

T54430

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alifa Ramadhanty Rachman, author

Peralihan hak atas tanah dengan penggantian blanko sertipikat baru tanpa adanya peletakan sita eksekusi pada sertipikat baru: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 174 K/PDT/2019 = Transfer of land rights by replacing new certificate blanks without placing execution seizures on new certificates: Study of Supreme Court No. 174 K/PDT/2019

Tulisan ini menganalisis bagaimanakah status tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM yang timbul akibat dari ganti blanko sertipikat HGB No. 14/KD yang diatasnya telah diletakkan sita eksekusi yang telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli dan bagaimanakah kedudukan hukum Penggugat dalam Putusan No. 68/Pdt.G/Tjk/2017 terhadap penguasaan tanah milik perusahaan yang telah diletakkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vina Yulia, author

Perlindungan hukum terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara = Legal protection of customary land of indigenous people in the pevelopment of IKN Nusantara

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terpilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru yang menciptakan peluang baru bagi daerah setempat namun di sisi lain juga menimbulkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Renius Albert Marvin, author

Pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa permohonan fiktif-positif: studi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta periode tahun 2016 sampai dengan 2018 = Legal consideration from the Judge in Administrative Court in Examining Petition for fictious-approval: study to Verdict of Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018

UU Administrasi Pemerintahan telah melahirkan fiktif-positif sebagai suatu konsep tentang relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan mana sikap diam pemerintah yang tidak menanggapi permohonan dari masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Namun demikian, keputusan yang dianggap dikabulkan berdasarkan fiktif-positif tersebut tidaklah lahir...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T55009

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Raziv Barokah, author

Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) = Absolute Competence Shifts from General Court to Administrative Court: Lawsuit Against the Law by the Authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Pergeseran kompetensi absolut dari peradilan umum (PN) ke peradilan tata usaha negara (PTUN) dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) secara tiba-tiba berdasarkan Perma 2/2019 memunculkan 2 (dua) persoalan utama yakni perbedaan parameter penilai tindakan pemerintah dari segi hukum perdata dengan hukum administrasi negara dan pengurangan jangka...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tifonia Tionusa, author

Legalitas perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa mutlak yang dibuat oleh notaris atas dasar utang piutang: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt/2022 = Legality of sale purchase agreement and absolute power of attorney made by a notary on the basis of debt and credit: study of Supreme Court Decision Number 94 K/Pdt/2022

Perjanjian utang piutang seharusnya tidak dibuat dalam bentuk perjanjian jual beli. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt/2022, notaris membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dilandasi hubungan utang piutang antara penggugat selaku debitur dengan tergugat I selaku kreditur. Selain itu, perjanjian tersebut dilakukan antara penggugat selaku...

Depok: 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kartika Yoland Shinta Martuani, author

Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Sudah Terikat Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pdt/2022)” = The validity of the deed of sale and purchase of land whose object has been tied to the agreement of sale and purchase of land by another party (STUDY OF THE DECISION OF THE AGUNG COURT NUMBER 7 PK / Pdt / 2022)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli tanah dengan menggunakan akta jual beli tanah atas objek yang telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dengan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dari pembeli pertama yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Ratna Adila, author

Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Penerbitan Akta Hibah Kurandus terhadap Kurator oleh PPATS (Studi Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 604 K/Ag/2021) = Accountability and Legal Consequences of Grant Deed Issuance by Temporary Land Deed Officials between Curandus and Curator (Study Case on Decree Number: 604 K/Ag/2020 by Indonesia Supreme Court)

Hibah adalah salah satu cara mengalihkan hak atas tanah. Dalam prakteknya di desa banyaknya orang yang memilih hibah sebagai cara pengalihan hak atas tanah karena dinilai lebih mudah dan hemat biaya. Terhadap desa atau kecamatan yang tidak memiliki seorang PPAT untuk membuat akta hibah, pemerintah dapat mengangkat camat sebagai Pejabat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rossita Meylinda, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang Batal Demi Hukum Akibat Adanya Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 32/Pdt.G/2017PN.Amp = Responsibilities of Notaries Against the Deed of Lease Agreement Renting that is Canceled for the Sake of Law Due to Juridical Defencts Based on The Verdict of The Amlapura District Court Number 32/Pdt.G/2017/PN.Amp

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tidak luput dari adanya kelalaian sehingga dapat menimbulkan adanya cacat yuridis pada akta yang dibuatnya. Cacat yuridis berupa kepemilikan atas objek perjanjian pada akta tersebut yang bukan hak dari yang menyewakan membuat batal demi hukum perjanjian tersebut. Adapun permasalahan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Deni Kurniawan, author

Keabsahan Jual Beli Tanah Dengan Status Hibah Atas Peralihan Tanah Bangunan Tanpa Pihak Yang Berwenang Terhadap Keputusan Pembatalan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594 K/Pdt/2020) = Legality of Sale and Purchase of Land with Grant Status on Transfer of Building Land without the Authorized Party for Cancellation Decision (Study on Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3594 K/Pdt/2020)

Tanah merupakan objek yang selalu saja menjadi rebutan di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal pemberian hibah tersebut jarang sekali timbul konflik bagi anggota keluarga yang tidak menerima pembagian karena pada dasarnya hibah adalah pemberian, sehingga pemilik harta tersebut dapat dengan leluasa memberikan hartanya kepada siapapun atas kehendak pemilik harta tersebut....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian