Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
Mumtazah, author
ABSTRAK
Tesis ini tentang perubahan fungsi bangunan gedung Senayan City yang merubah
fungsi hotel menjadi perkantoran. Mengenai perubahan fungsi gedung Senayan
City dari menara Apartemen menjadi perkantoran, maka harus merubah Izin
Mendirikan bangunan (IMB) karena fungsi bangunan gedung tercantum dalam
IMB sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung....
2010
T27912
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ika Isnania, author
Sebagai benda yang penting bagi manusia, tanah dan bangunan menjadi lebih bernilai karena ia dapat beralih dari pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkannya. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus didaftarkan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan. Permasalahan yang diberikan oleh penulis yaitu mengenaui tanggungjawab seorang PPAT...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28035
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Citra Dora Marselia, author
Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berarti bahwa semua tanah di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kepunyaan bangsa Indonesia yang digunakan untuk kepentingan rakyat. UUPA mengatur berbagai hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Hak atas tanah Orisinal atau...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28041
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rieke Budiman , author
Keterbatasan lahan dan kebutuhan vital rakyat akan perumahan mendorong pembangunan rumah susun saat ini berkembang dengan pesat di kota-kota besar khusunya di DKI Jakarta. Rumah susun dengan fasilitas dan dan spesifikasi unit yang dibangun dengan standar menengah keatas lebih popular dengan sebutan apartemen oleh masyarakat luas. Apartemen dibangun oleh developer...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Shinta Pratiwi, author
Pembangunan daerah merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, pembangunan daerah tetap merupakan salah satu tugas yang turun temurun ingin diwujudkan agar dapat bertahan dalam era global yang serba dinamis dan selalu berkembang demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28134
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rini Oktavia, author
Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemiliknya. Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan perubahan, sehingga mudah sekali mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam kenyataannya tanah yang telah didaftarkan dan bersertifikat masih bisa digugat oleh pihak lain, seperti kasus sengketa tanah antara Tuan Deny...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28162
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Henry Susanto, author
PT duta pertiwi tbk diberi ijin penggunaan lokasi di tiga area bekas pemakaman di arean Mangga Dua dari pemerintah DKI Jakarta, totalnya sekitar 30,9 hektare. Berbekal tanah inilah Duta Pertiwi kemudian membangun area apartemen Mangga Dua Court. permasalahan bermula pada saat perhimpunan penghuni rumah susun Apartemen Mangga Dua Court memperpanjang...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28199
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Henty, author
Perumahan dan permukiman yang tepat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi saat ini, ada banyak warga tinggal di daerah yang kurang layak karena kemiskinan, urbanisasi, dan kurangnya tanah. Alternatif terbaik untuk memecahkan masalah ini adalah dengan membangun rumah susun dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin. Rumah susun ini diatur...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28326
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ermila Ananta Cahyani, author
Dalam pembangunan rumah susun bersubsidi pengembangan sebelum menyerahkan bangunan rumah susun kepada penghuni terlebih dahulu harus ada ijin layak huni. Karena ijin layak huni ini diperlukan guna menjamin keselamatan dari para penghuni. Dalam pembuatan sertipikatpun ijin layak huni harus dilampirkan disamping dokumen-dokumen yang lain seperti Pertelaan, Akta Pemisahan, serta Ijin...
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28552
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Pandiangan, Roni, author
ABSTRAK
Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang...
2008
T37460
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
