Ditemukan 75 dokumen yang sesuai dengan query
Octariena Harum Wulan, author
Di dalam masyarakat perbuatan hukum yang sangat banyak dilakukan adalah jual beli, karena jual beli terjadi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan di antara kedua belah pihak, yaitu kesepakatan mengenai barang dan harga, karena dengan telah sepakatnya mengenai barang dan harga, maka telah terjadi jual beli dan mengikat bagi kedua belah pihak.
Dalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15424
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wanda Hamidah, author
Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah di Raya Belawan-Medan, Km 7,9 antara Drs.AFN melawan Depkominfo RI. Analisis ini mengkaji putusan No.239/PDT/G/1997IPN.Medan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 1999 berkaitan dengan gugatan DRS.AFN mengenai permohonan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.l Tahun 1995 atas nama...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16431
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sianipar, Yulina, author
Pendaftaran 'tanah pada hakikatnya adalah merupakan proses yang memegang peranan penting di Indonesia, karena dengan pendaftaran tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak seseorang atau badan hukum atas tanah menjadi lebih jelas. Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang selanjutnya diperbaruhi dengan Peraturan...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T16569
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Husaini, author
Dalam Hukum Tanah Nasional aspek publik penguasaan tanah dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum angka 11 UUPA, yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia bertindak sebagai pemilik tanah, maka lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku Badan Penguasa. Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada pemegang hak...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16574
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siti Femira Finarti A. A., author
Alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Indonesia merupakan masalah yang cukup banyak dibicarakan, baik di kalangan peneliti, ilmuwan, pejabat, maupun di dalam berbagai media cetak, khususnya mengenai alih fungsi tanah pertanian di daerah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam Kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur),...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T14487
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Farina, author
Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa berkaitan dengan tumpang tindih batas-batas tanah dalam penerbitan Sertipikat HGU No. 2/Bilah atas nama PT. CJR. Adanya dua putusan lembaga peradilan yang berbeda yang menambah komplikasi atau kerumitan dalam penyelesaian sengketa tersebut yaitu antara PT. CJR dan PT. ISJ. Untuk dapat menjelaskan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14573
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sirait, Rufinus, author
Pemegang Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas tanah Hak Pengelolaan mempunyai beberapa kelemahan. Padahal, selaku konsumen atas barang dan jasa, kedudukan mereka adalah lama dengan kedudukan produsen atas barang atau jasa tersebut. Melalui penelitian terhadap pemegang Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas tanah Hak pengelolaan. No.1/Ancol, penulis bermaksud menganalisis kelemahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T18414
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arianto W. Soegijo, author
Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui secara jelas apakah jual beli yang dilaksanakan oleh FS atas harta tidak bergerak (tanah) yang dimilikinya sah atau tidak, karena terhadap hak atas tanah tersebut telah ada putusan pengadilan yaitu adanya Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan No. 205/Pdt.G/1996/PA.Plg tanggal...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T19386
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hamidi Bustami, author
Penelitian ini dilakukan melihat sejauh mana UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang ada pada pasal 11 ayat (2) diterapkan dalam pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dan Kotamadya Tangerang, sedangkan PP No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
T19849
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Kusnandar, author
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36276
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
