Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query

Marbun, Nindya Meylani, author

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46142

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizkita Widya Murwani, author

Peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan pemegang hak (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1611k/Pdt/2017) = Transfer of land rights in absence of consent of the rights holder (case study of supreme court resolution No. 1611K/Pdt/2017)

Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman oleh...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52282

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitorus, Tioma Nurshinta Margareth, author

Implikasi hukum atas pembatalan akta notariil perjanjian waralaba melalui putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 799/Pdt.G/2017/PN.Tng = Legal implications for the revocation of a notarized franchise agreement Subject to the Tangerang District Court Judgement Number 799/Pdt.G/2017/PN.Tng

ABSTRAK Waralaba di Indonesia berawal dari upaya pemerintah yang melihat waralaba sebagai suatu cara untuk menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan waralaba tentunya harus didukung dengan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). Kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52280

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Josephine Levina Pietra, author

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian kawin yang belum diselesaikan terhadap perkawinan yang dilangsungkan terlebih dahulu (studi kasus putusan No. 201/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim) = The legal consequences of the unfinished prenuptial agreement in making towards a mariage that has been done first (case study of court verdict numner 201/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim)

Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52255

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Aisya Putri, author

Tanggung jawab notaris atas hilangnya sertipikat hak milik pada proses balik nama (putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2017) = The Responsibility of notary for loss freehold tittle in the transfer of ownership process (decision of Majelis Pengawas Pusat Notaris Number 11/B/MPPN/XII/2017)

ABSTRAK Sebuah tanggung jawab diperlukan dalam setiap pekerjaan termasuk pada profesi Jabatan Notaris dengan demikian akan menunjukan sikap yang profesional dan mengurangi notaris dalam pelanggaran kode etik. Hal seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap Notaris. Seorang Notaris dalam kode etiknya diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya harus menyadari...

Depok: 2019

T52256

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alia Nur Fatimah, author

Degradasi dan kebatalan akta pendirian persekutuan komanditer dalam hal saksi akta adalah istri notaris = Degradation and nullification of limited partnership in the case of the witness deed is the notarys wife

Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian Perseron Terbatas, yayasan, koperasi CV, persekutuan perdata, dan firma. Sehingga pendirian CV dilakukan dengan akta Notaris. Ketatnya persaingan antar notaris disertai banyaknya jumlah pesaing terkadang membuat notaris baru hanya bisa mendapatkan sedikit klien, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penghasilan notaris sehingga mengalami kesulitan untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52252

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Masri Alanwari, author

Perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang dituangkan dalam akta notaris berdasarkan putusan deklaratoir yang berkekuatan hukum tetap (studi putusan peninjauan kembali Nomor 53 PK/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014) = Alteration limited liability company board of shareholder's as stated in the notary deed based on a permanent legal declaratory verdict (study of the judicial review verdict Number 53 PK/TUN/2014 dated August, 12 of 2014)

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T52211

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizki Adhitya, author

Implikasi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap objek jaminan fidusia (analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 98K/Pdt/Sus-Bpsk/2016) = Implications of the decision of the consumer dispute settlement agency on the object of fiduciary assurance (juridical analysis of the decision of the supreme court Number: 98K/Pdt/Sus-Bpsk/2016

ABSTRAK Penyelesaian sengketa saat ini, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Undang-undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah Berbagai penyelesain dapat dilihat di UUPK yaitu Penyelesaian dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52232

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arie Permana, author

Akibat hukum perjanjian kawin yang tidak didaftarkan pada perkawinan campuran (analisis penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 54/PDT.P/2016/PN.JKT.PST.) = Legal effects of marriage agreements not registered in mixed marriage (analysis of determination of Central Jakarta District Court Number: 54 / PDT.P / 2016 / PN.JKT.PST.)

Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk "perikatan" antara seorang pria dengan seorang...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52210

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adi Pradana, author

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum : analisis pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka = Land procurement for construction for public interest : analysis of West Java International Airport construction in Majalengka district

Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52212

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian