Mayang Devi Azhara, author
Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 = Limitation of the President’s Authority in Establishing Government Regulations in Lieu of Law After the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
 UI - Skripsi (Membership)
Mayang Devi Azhara, author
Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 = Limitation of the President’s Authority in Establishing Government Regulations in Lieu of Law After the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
 UI - Skripsi (Membership)
Tarigan, Heri Perdana, author
Karakter Hukum Kebijakan Keuangan Negara Darurat Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 = Legal Character of Emergency State Financial Policy During the COVID-19 Pandemic Based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
 UI - Tesis (Membership)
Imam Heykal Djajadiningrat, author
Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis (Membership)
Sipayung, Iwan Yohannes, author
Pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menja = Dissolution of Community Organizations in Law Number 16 Year 2017 concerning Determination of Government Regulations Substituting In Lieu Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 Year 2013 concerning Community Organizations Becoming Laws
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis (Membership)
<<   1 2 3   >>