Wewenang Mahkamah Agung untuk mengubah sanksi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan yang dimohonkan kassi (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 830.K/Pid/2003, tanggal 23 Juli 2003)
Universitas Indonesia, 2007
 UI - Skripsi Membership
Mira Sri Rahayu, author
Kedudukan piutang pajak dalam surat paksa terhadap perusahaan yang telah dijatuhkan pailit : studi kasus PT Bestindo Tata Industri Putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/PDT.SUS/2012 = Tax receivable jurisdictional in distress warant on the company that has declared bankrupt : case study of PT Bestindo Tata Industry Supreme Court order number: 368K/PDT.SUS/2012 / Mira Sri Rahayu
Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tesis Membership
Arinia Vitanti Achiral, author
Tanggung jawab notaris terhadap akte yang dibatalkan oleh pengadilan : Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1440.K/PDT/1996 tanggal 30 Juni 1996
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Tesis Membership
Ahmad Muzakki Noor, author
Analisis Putusan Mahkamah Agung yang memperbaiki sejumlah sanksi yang diputuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Universitas Indonesia, 2010
 UI - Skripsi Open
Gita Pratiwi, author
Tanggung jawab notaris dan notaris pengganti terhadap akta yang dibatalkan pengadilan : studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 277K/PDT/1995
2007
 UI - Tesis Membership
<<   1 2 3   >>