Angelina, author
Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Hendy Christantia, author
Tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadap validitas identitas para penghadap : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1023K/PDT/2004 = The responsibility of notary as PPAT toward validity of the parties identity : case studies on the Verdict of Indonesia's Supreme Court Number 1023K/PDT/2004 / Hendy Bkry Agustino
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Idha Rachmani, author
Penegakan hukum bagi notaris merangkap PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan (putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1061/PID.B/2016/PN.BDG) = Law enforcement for notary as land deed officials (PPAT) who conduct embezzlement criminal acts (case study: Bandung district court decision number 1061/PID.B/2016/PN.BDG) / Idha Rachmani
2017
 UI - Tesis Membership
Bunga Andalas Kristian, author
Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah yang tidak cermat, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah (studi putusan majelis pengawas pusat notaris nomor: 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016) = The responsibility of notary as a PPAT who is unmeticulous biased and unable to safeguard the interest of parties in making land sale and purchase deed study (supervisory council of notaries verdict number 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tesis Membership
Yuni Damayanti, author
Akibat hukum keberpihakan notaris/ppat dalam pembuatan akta jual beli atas tanah (studi putusan makamah agung nomor 1175 k/pid/2016) = Legal concequences of notary/ppat allegiance in making the deed of sale and purchase of land (study of the verdict of sepreme court of the republic of Indonesia number 1175 k/pid/2016)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tesis Membership
<<   1 2 3   >>