Tria Ayu Norma Ardani, author
Koordinasi antara ma dengan MPPN dalam upaya penegakan sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (studi kasus putusan MA nomor 1847 K/PID/2010) = Coordination between MA and MPPN in an attempt of enforcement sanctions against a notary who has been convicted to a criminal who has had the force of law (case study decision MA number 1847 K /PID/2010)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis (Membership)
Astrid Trishanty Putri, author
Kewenangan notaris yang dijatuhi pidana penjara dan implikasi hukum terhadap aktanya (studi putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 18/B/MPPN/XII/2017) = Authority of notary who detained on prison criminal and law implication towards his deed (case study of notary center examining board verdict number 18/B/MPPN/XII/2017)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis (Membership)
Feisya Amalia Ghaisani, author
Perlindungan hukum dan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama studi kasus : (studi kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 04/B/MPPN/VII/2017) = Legal protection and sanctions against notary who does not provide copy of deeds over a long relative period case study: verdict of supervisory board of notary center No. 04/B/MPPN/VIIv/2017
2018
 UI - Tesis (Membership)
Iqbal Rullya R., author
Implikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyerahkan protokol tanpa usul permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/XII/2017 = Implication of criminal sanctions against notary proven providing criminal acts of corruption and submitting protocol without proposal of request to Notary Supervisory Board : case study of decision of Supervisory Board of Notary Center Number 10/B/MPPN/XII/2017
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tesis (Membership)
Alhadid Endar Putra, author
Perlindungan hukum terhadap kepala daerah yang diputus lepas dari tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) dalam perkara pidana yang sebelumnya telah diberhentikan sementara (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1379K/Pid.Sus/2011) = Legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) in criminal case after temporary termination (Supreme Court Case Study No.1379K/Pid.Sus/2011)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
 UI - Skripsi (Membership)
<<   1 2 3   >>