Anggarani Utami Dewi, author
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Era Nontransisional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) = The Establishment of Truth and Reconciliation Commission in the Nontransitional Era (Study of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province and Law No. 11/2006 on Aceh Government)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
 UI - Tesis (Membership)
Adelwin Airel Anwar, author
Kekhususan Pemerintahan Aceh dalam Pembentukan Kelembagaan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh = Exclusivity of the Aceh Government in Institutional Establishment for the Settlement of Serious Human Rights Violations through the Aceh Truth and Reconciliation Commission
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
 UI - Skripsi (Membership)
Sinaga, Witra Evelin Maduma, author
Urgensi pembentukan kembali komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) di Indonesia dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu = The urgency of reshaping truth and reconciliation commission (TRC) in Indonesia in attempts resolution of past gross human rights violations / Sinaga, Witra Evelin Maduma
2013
 UI - Tesis (Membership)
Ramzy Sayuda Patria Hani Putra, author
Analisis Kedudukan DPRP dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Menurut Putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua = Analysis Of The Position Of The DPRP In The Local Government Of The Papua Province According To Decision Number 4/PUU-XVIII/2020 And Law Number 21 Of 2001 Concerning Special Autonomy Of The Province Of Papua
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
 UI - Skripsi (Membership)
Undang-undang Republik Indonesia No. 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi
Indonesia. Departemen Hukum dan HAM
Departemen Hukum dan HAM RI, 2004
 Buku Referensi
<<   1 2 3   >>