Penerapan peraturan presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam sistim hukum nasional berdasarkan pasal 66 peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang = The application of urgent presidential decree predefined by president to governance needs in the national legal system based on article 66 of presidential decree number 87 year 2014 on the implementation of law number 12 year 2011 about the establishment

Analisis kebijakan jaminan kesehatan nasional tahun 2014 (Peraturan Presiden No 12 dan 111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dari sisi regulator) = Analysis of the national health insurance policy in 2014 presidential decree 12 and 111 in 2013 on health insurance of regulator view

Kekuatan hukum Dekrit Presiden di Indonesia : analisis Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 = The legal force of Presidential Decree in Indonesia : an analysis of July 5, 1959 Presidential Decree and 23 July 2001 Presidential Decree

Konsep kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara menurut peraturan presiden nomor 38 tahun 2015: studi kasus PLTU Batang = Public private partnership (PPP) concept in development of coal fired power plant according to presidential decree no. 38/2015: PLTU Batang as: a study case

Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia Terkait Penunjukan Langsung Sebagai Praktek Diskriminasi Dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2006) = Direct Appointment In Public Goods / Services Procurement Based on Presidential Decree Number 4 Year 2015 As Discrimination Under The Indonesian Competition Law Perspective (KPPUs Decision Number 03/KPPU-L/2006 Case Study)