Analisis yuridis kewenangan pejabat pembuat akta tanah(PPAT) dalam pembuatan akta jual beli atas tanah hak guna bangunan yang berdiri diatas hak pengelolaan studi kasus: Mangga Dua Court Aparatemen = Legal analysis on the authority of official land deed maker (PPAT) to create the deed of sale on right to built ground which is standing on the management right ground case study: Mangga Dua Court apartment

Implikasi hukum blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai dasar pendaftaran tanah = The implication of the blank form made by a land certificate maker official issued by a unauthorized party as the basis for land registration

Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum Yang Diakibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lain Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan PN Banda Aceh 69/PDT.G/2018/PN. Bna) = Protection of Land Deed Maker Officials from Liability for Unlawful Acts As a result of Other Land Deed Making Officials Related to the Transfer of Land Rights Regarding the Transfer of Land Rights Based on Absolute Power

Hambatan Bagi Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) = Barriers to the Function of Land Deed Official in Collecting Income Taxes in Respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building

Peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berdasarkan putusan pengadilan negeri ciamis nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Cms = Transfer of land rights which done without deed of official land conveyancer based on decision of district court of ciamis decree number 6/Pdt.G/2019/PN.Cms.