Kewenangan kejaksaan RI dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari sistem peradilan pidana

Analisis kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum

Penegakan hukum pidana terhadap advokat sebagai pelaku obstruction of justice (menghalangi proses peradilan) dalam perkara tindak pidana korupsi = Criminal law enforcement to advocates as subject of obstruction of justice in corruption crime cases

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi = Criminal law enforcement against the Corporation in the criminal act of corruption

Dualisme lembaga penuntutan antara KPK dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana = Dualism in prosecutionagency between the anti corruption commission KPK and the district attorneys's office in the criminal justice system