Kantor cabang notaris sebagai salah satu bentuk pelanggaran Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris

Analisis yuridis tentang pelanggaran jabatan oleh seorang notaris yang merangkap jabatan menurut Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode ertik notaris : studi kasus: keputusan majelis pengawas pusat notaris nomor 07/B/Mj.Ppn/2009 Tanggal 26 Mei 2009

Analisa yuridis perjanjian magang notaris menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Menurut Ikatan Notaris Indonesia

Analisa Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Sumpah Jabatan (Studi Kasus : Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/Mj.PPN/XI/2010 dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010) = Legal Considerations Regarding Juridical Analysis of the Supervisory Council Decision Against Drop In Center for the Performing Notary Public Oath Breach Position (Case Study: Central Supervisory Council Decision of 30 November 2010 Notary Number: 05/Mj.PPN/XI/2010 and Supervisory Council Decision dated 02 Notary Center December 2010 Number: 11/B/Mj.PPN/XI/2010)

Kewenangan majelis pengawas notaris dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan izin kepada penyidik kepolisian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris selaku ppat = The authority of the supervisory council of notary in committed examination and permit attach to police investigating officer on allegation of violate committed by a notary which is tenure as ppat