Poligami menurut UU No.1/1974 tentang perkawinan ditinjau dari segi hukum Islam.

Pembatalan perkawinan karena ketiadaan izin isteri pertama dalam melakukan poligami ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Analisis putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng) = Annulment of marriage caused by the absence of permission from the first wife on doing polygamy reviewed from marriage law (Law No. 1 Year 1974) and Islamic Law (Analysis of the sentence of Religious Court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng)

Izin Poligami Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perkawinan di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1121/Pdt.G/2016/PA.Btl dan Mahkamah Syariah Nomor 147/Pdt.G/2013/MS-Bir) = Polygamy Permit Under Islamic Law and Marriage Regulations in Indonesia (Analysis of Decision of Religious Courts Number 1121/Pdt.G/2016/PA.Btl and Syariah Court Number 147/Pdt.G/2013/MS-Bir)

Poligami dalam sistem hukum perkawinan Indonesia

Pembatasan poligami menurut PP No. 10 Tahun 1983 ditinjau dari segi hukum Islam, UU No. I Tahun 1974 dan KUH Perdata