Sistem penanganan kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan dan rancangan Undang-Undang tentang pertanahan = Handling system of land cases based on the regulation of the head of land office of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 on management assessment and handling of land cases and bill of Law on Land

Himpunan undang-undang dan peraturan2 agraria / Lasono Soejatno

Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

Jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggunan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S