Hukum pertambangan: pergeseran kewenangan pusat dan daerah dalam pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara

Hak penguasaan negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara = The right of national governance of mining mineral and coal / Deni Bakri

Tinjauan terhadap tanah perwatasan yang berada dalam wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Kaltim Prima Coal dihubungkan dengan hukum pertambangan berdasarkan putusan mahkamah agung no. 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 33/Pdt-G/2012/PN-SGT = A review on tanah perwatasan in pt kaltim prima coal s coal contract of work area related with mining law based on judicial court decree number 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA and sangatta district court decree number 33/Pdt-G/2012/PN-SGT

Reduksi Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubar = Reduction the Authority of Local Governments in Mining Business Activities in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal

Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government