Analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 berkaitan dengan pekerjaan peningkatan jalan pada satuan kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara: putusan KPPU nomor 01/KPPU-L/2016 = Juridicial analysis of the allegation of violation pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999, case study: verdict number 01/KPPU-L/2016

Persekongkolan yang dilarang menurut pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi kasus putusan KPPU nomor 06/KPPU-L/2007)

Persekongkolan yang dilarang menurut pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan peaktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat: studi kasus putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2007

Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (analisa putusan-putusan KPPU dalam kasus persekongkolan)

Barrier to entry ditinjau dari Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terkait konsep rule of reason dalam Putusan KPPU tentang jasa pelayanan taksi di Bandara Hasanudin (Nomor 18/KPPU-I/2009) dan di Bandara Juanda Surabaya (Nomor 20/KPPU-I/2009 = Barrier to entry in terms of Article 19 of Law No. 5 of 1999 related to concepts rule of reason in the commission's decision about taxi services in Hasanuddin Airport (Number 18/KPPU-I/2009) and in Surabaya Juanda Airport (Number 20/KPPU-I/2009)