Evaluasi kebijakan modal dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan : studi kasus PT. Jakarana Tama

Beberapa aspek yuridis hak budget dewan perwakilan rakyat RI

Keputusan presiden republik Indonesia nomor 24 tahun 1995 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dilengkapi keputusan presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 1995 tentang tim evaluasi pengadaan

Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat = The parliamentary budgeting of rights in Indonesia bicameral of system in order establishing revenue and state expenditure estimates (APBN) prosperity direst for the people's

Pelaksanaan anggaran di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menghadapi perubahan kebijakan ujian saringan masuk mahasiswa tahun 2011 dan 2012 = Budget implementation in College of State Accounting facing the policy changes of admission test event in 2011 and 2012