Pelaksanaan corporate social responsibility pada Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan perundang-undangan (Studi kasus: PT Pelabuhan Indonesia II)

Pembuktian dugaan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas ditinjau dari sudut pandang keuangan negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 1068/Pid. B/2005/Pn. Jak. Sel tanggal 20 Februari 2006)

Biaya transaksi ekonomi badan usaha milik daerah studi kasus badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan daerah dan perseroan terbatas di lingkungan DKI Jakarta Sodjuangon Situmorang

Biaya transaksi ekonomi Badan Usaha Milik Daerah: Studi kasus Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perusahaan daerah dan perseroan terbatas di lingkungan DKI Jakarta

Tinjauan Atas Kewajiban Penyetoran Dividen oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Perseroan Terbatas ke Kas Negara dalam Kaitannya dengan Ketentuan Perundangan di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak