Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan: Kasus PT Meares Saputan Mining

Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan: Kasus PT Meares Saputan Mining

Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Hukum pertambangan: pergeseran kewenangan pusat dan daerah dalam pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit