Penyelesaian pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami pada golongan Tionghoa (studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 239/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst) = The settlement of inheritance allotment in polygamy marriage of Tionghoa (case study: the Verdict of Central Jakarta district court number 239/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst) / Linda Hanafiah

Pembatasan poligami menurut PP No. 10 Tahun 1983 ditinjau dari segi hukum Islam, UU No. I Tahun 1974 dan KUH Perdata

Tinjauan yuridis tentang izin perkawinan poligami dari pejabat berdasarkan PP. No.10 Tahun 1983 JO PP. No.45 Tahun 1990

Poligami menurut UU No.1/1974 tentang perkawinan ditinjau dari segi hukum Islam.

Tinjauan yuridis terhadap asas poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pelaksanaannya