Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan perkara pidana di pengadilan negeri (studi kasus putusan no. 1114/PD.B/2006/JKT.PST)

Penerapan pasal 33 UU No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi terkait kewenangan mengadili pengadilan tindak pidana korupsi pada PN. Jakarta Pusat : studi kasus putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

Peranan hukum dalam pelaksanaan putusan perkara pidana di Indonesia

Masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana {studi kasus putusan no. 29/PID/B/1995/PN.SLMN)

Independensi dan akuntabilitas hakim agung dalam putusan peninjauan kembali I : Kajian terhadap interpretasi Pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam putusan peninjauan kembali perkara pidana periode 2000-2010 = Judical independenscy and accountability of the supreme court judges in the judical in The Evaluation of the interpretation of the article 263 Par (1) of the act of Indonesia criminal procedur