Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan perkara pidana di pengadilan negeri (studi kasus putusan no. 1114/PD.B/2006/JKT.PST)

Penerapan pasal 33 UU No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi terkait kewenangan mengadili pengadilan tindak pidana korupsi pada PN. Jakarta Pusat : studi kasus putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

Masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana {studi kasus putusan no. 29/PID/B/1995/PN.SLMN)

Peranan hukum dalam pelaksanaan putusan perkara pidana di Indonesia

Sistem pemeriksaan perkara pidana studi normatif peranan hakim pidana