Beberapa masalah yuridis pelaksanaan pengawasan APBN di Perwakilan BPKP DKI Jakarta Raya

Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat = The parliamentary budgeting of rights in Indonesia bicameral of system in order establishing revenue and state expenditure estimates (APBN) prosperity direst for the people's

Telaah kritis kedudukan dewan perwakilan daerah dalam hal pembentukan anggaran pendapatan dan belanja negara dikaitkan dengan aspirasi keuangan daerah

Penyusunan rencana kerja pengawasan inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Evaluasi atas penerapan budget pada perusahaan minyak X