Analisa yuridis mengenai kewenangan seorang notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama ditinjau dari Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris : studi kasus: keputusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/MJ.PPN/2007 tanggal 31 Januari 2007 = Juridical analysis of notary public authority to perform legal counselling of a notary law making in cooperation agreement revised from deed law reviewed from constitution number 30 year of 2004 of notary and notary ethical code number 30 year 2004 : study case of house of notary control center decision number 01/B/Mj.PPN/2007 dated 31 January 2007

Notaris merangkap jabatan sebagai arbiter ditinjau dari undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa = Notary dual position as arbitrator in terms of law number 30 of 2004 concerning the notary juncto law number 30 of 1999 on arbitrator and alternative dispute resolution

Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya melalui website ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Legal action to the notary who promote themselves via the website according to law number 30 year 2004 on Notary Association, and the notary professional code of ethics

Peranan notaris sebagai mediator di tinjau dari UU N0.30. tahun 2004 tentang jabatan notaris Indonesia Notaris dan kode etik ikatan notaris indonesia (ini) pinjam - meminjam tanpa jaminan = Notary Public Role As Mediator In Terms Of Law Number 30 Of 2004 years Concerning The Position Of Notary And The Code Of Conduct Notary Public Indonesian Notary Association (INI) (Case: The Problem of Default and Loan Agreement to Borrowing Without Collteral)

Penerapan cyber notary di Indonesia ditinjau dari Undang- undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris = The implementation of cyber notary in Indonesia according to law No.30 of 2004 concerning notary professions