Praktik jual beli tanah hak milik di hadapan pejabat pembuat akta tanah dikaitkan dengan peraturan pemerintah no 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tinjauan yuridis terhadap peranan pejabat pembuat akta tanah dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Studi kasus di Kabupaten Tulang Bawang

Tinjauan yuridis pemberlakuan tanggal efektif pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berbeda tempat kedudukan dengan notaris menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah = Juridical review toward validation of effective date of temporary discontinuation for PPAT whose Different Jurisdiction as notary under Government Regulation Number 24 of 2016 regarding amandment of Government Regulation Number 37 0f 1998 regarding regulation of the position PPAT / Victoria Amana Pendo

Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor = Legal Protection for Holders of Deed of Land Deed Officials before the Enforcement of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (Case Study of the Decision of the Limboto District Court