Analisis mengenai masa transisi dalam pemberlakuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2010 tentang BPHTB (Studi kasus: wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama Kramat Jati) = Analysis of transition in the enforcement of land and building transfer tax (BPHTB) as Local tax under law number 28 of 2009 on regional taxes and regional Levies jo. DKI Jakarta Regional Regulation Number 18 of 2010 on BPHTB (Case Study: Taxpayers In Kramat Jati Tax Service Office (KPP Kramat Jati)

Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of Implementation on Land and Building Title Transfer Duty Free in Special Capital Region of Jakarta

Implementasi kebijakan sosialisasi ea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta = Implementation of socialization duty on the Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) in Jakarta

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Tinjauan hukum tentang peralihan status bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) menjadi pajak daerah terkait dengan terbitnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah = Juridical review regarding transitional status of acquisition rights of land and building customs (BPHTB) to regional's tax according to the establishment of act Number 28 Year 2009 about regional taxes and levies