Keabsahan tanda tangan elektronik (digital signature) menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata)

Pengakuan dan keabsahan digital signature dalam perspektif hukum pembuktian

Analisis fungsi dan kekuatan pembuktian tanda tangan digital terhadap keaslian data dalam transaksi elektronik

Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap keabsahan tanda tangan dan identitas penghadap dalam pembuatan akta (studi putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = Responsibility of notary/Land Titles Registrar (PPAT) on the validity of parties signature and identity in the making of deed (study of verdict of the Jakarta Capital City High Court Number 10/PID/2018/PT.DKI)

Kekuatan pembuktian tanda tangan digital sebagai pengganti tanda tangan konvensional dalam transaksi melalui jaringan komputer