Akibat hukum pelanggaran pasal 24 dan pasal 28 peraturan jabatan notaris (STB. 1860 nomor 3) terhadap akta notaris:Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1440 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta bertentangan dengan Pasal 52 Undang-undang Nmor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan akibat hukumnya terhadap akta tersebut

Analisa Yuridis Mengenai Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris yang Melakukan Pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 17 Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Studi Kasus Putusan Tanggal 16 Juni 2011 Nomor 06/PTS/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011 = Juridical analysis of deed authenticity by a notary who breaches article 16 section 1 letter a and article 17 letter f of the legislation of the Republic of Indonesia no. 30 in 2004 about notary position. case study sentence on June, 16th 2011 No. 16/Pts/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011

Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Kewajiban notaris untuk merahasiakan akta dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris