Akibat hukum penetapan pengangkatan anak tanpa disertai akta kelahiran (analisis penetapan pengadilan Nomor: 19/Pdt.P/2014/PN.Kpg) = The Legal implications of child adoption decree without the existence of birth certificate (analysis of court decree number: 19/Pdt.P/2014/PN.Kpg)

Analisis yuridis hak kewarisan anak angkat terhadap pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan (studi kasus putusan nomor 27 K/PDT/2009 dan putusan nomor 2052 K/ PDT/2010 = juridicial analysis of inheritance rights of adopted child in case of adoption without decree of court case study court decision number 27 K/ PDT 2009 and court decision number 2052 K/ PDT/ 2010

Perbandingan Pengangkatan Anak Sebelum Dan Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.P/2006/PN.DPK dan di Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 51/Pen.Pdt.P/2015/PN.TIM) = Comparison of Adoption Before And After The Enactment of Government Regulation No. 54 Year 2007 Regarding Implementation of Adoption (Case Analysis of Depok District Court No.12/Pdt.P/2006/PN.DPK and Timika City District Court No.51/Pen.Pdt.P/2015/PN.TIM)

Pembuatan Surat Pernyataan yang Menjamin Kebenaran Keterangan yang Diberikan Penghadap dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pejaba Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/PID.B/2018/PN.Dpk) = The Making of Statement Letter to Ensure Righteousness from Parties in Deed of Land Sale and Purchase as Implementation of Land Deed Official Prudential Principle (Case Study of Court Judgement Number 226/PID.B/2018/PN.Dpk).

Analisis Kelalaian Notaris dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Tpg) = The Analysis of Notary Misconduct on the application of Prudent Principle on making a Notarial Deed (Case Study on Tanjungpinang’s District Court Verdict number 39/Pdt.G/2016/PN Tpg)