Kedudukan bendahara pasca undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara / Febie Saputra

Analisis efektivitas pengelolaan piutang negara (piutang tuntutan perbendaharaan/piutang ganti rugi) studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat = Effectiveness analysis of the state receivable management (receivables of treasury demand/receivable claims of compensation) case study: Ministry of Public Works and Housing

Proses Pembukaan Rekening Pasca Pemberlakuan Hukum PDP - Studi Kasus Layanan Keuangan Digital Bank X = Account Opening Process Post Enactment of PDP Law - A Study Case Of Bank X Digital Financial Services

Teori institusional terkini dan sistem pengendalian manajemen beberapa agenda untuk pengembangan kerangka teoritis

Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara / Departemen Keuangan