Implikasi pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan terhadap fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort = Implications of repeal government regulation in lieu of law no 4 of 2008 on the financial system safety net against Bank Indonesia function as lender of last resort

Karakter Hukum Kebijakan Keuangan Negara Darurat Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 = Legal Character of Emergency State Financial Policy During the COVID-19 Pandemic Based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020

Politik hukum hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = The legal politics of financial relations between the center and the regions in terms of Law number 1 of 2022 concerning financial relations between the center and regions and Law number 23 of 2014 concerning Regional Government

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja = Government Regulation in Lieu of Law as Follow-up of Constitutional Court's Decision: Analysis on Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 about Job Creation

Rahasia jabatan notaris dalam hal berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan = The secrecy of notary in the application of government regulation in lieu of law no 1 year 2017 on the access to financial information for tax interest