Implikasi pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan terhadap fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort = Implications of repeal government regulation in lieu of law no 4 of 2008 on the financial system safety net against Bank Indonesia function as lender of last resort

Karakter Hukum Kebijakan Keuangan Negara Darurat Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 = Legal Character of Emergency State Financial Policy During the COVID-19 Pandemic Based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020

Politik hukum hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = The legal politics of financial relations between the center and the regions in terms of Law number 1 of 2022 concerning financial relations between the center and regions and Law number 23 of 2014 concerning Regional Government

Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perasuransian Paska Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan = Supervision and Enforcement of Law Towards Violations of Laws nnd Regulations In Insurance Sector After Publicated Law Number 4 Year 2023 Regarding The Development and Strengthening of The Financial Sector

Pidana Denda dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang = Application of Fines in Business Competition Offences in Indonesia Post-Law Number 6 of 2023 Establishing the Government Regulation in Lieu of the law Number 2 of 2022 Regarding Job Creation as Law