Kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Upaya Keberatan Prajurit TNI Atas Keputusan Tata Usaha Militer. = The jurisdiction of the Military administrative court in examining, adjudicating and deciding upon the objection of the soldiers to military administrative decision.

Kewenangan kabupaten kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan uu no.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara setelah berlakunya uu no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah = District authority in the management of mineral and coal mining under law no 4 years 2009 on mineral and coal mining after enactment of law no 23 year 2014 on regional government

Bab-bab tentang penemuan hukum

Kedudukan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara = Legal Position of Beliefs Post Decision of The Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 in the Perspective of State Administrative Law

Kerugian negara dalam perspektif hukum administrasi publik : masalah dan penyelesaiannya