Kedudukan saksi dalam persidangan perkara pidana di Indonesia tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 = Witness evidence in Indonesian criminal trial, law analysis on Indonesian Constitutional Court decision number 65/PUU-VIII/2010

Lembaga praperadilan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas polri sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 = Pretrial institution and its effect on police duties as an investigator in the criminal justice system following the ruling of the constitutional court number 21/ \PUU/XII/2014

Kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) terkait dengan prinsip akusator dan inquisitor = The position of witness investigation minute in Indonesian criminal justice system according to the law no. 8 of 1981 on the law of criminal procedure / criminal procedure code related to akusator and inquisitor principle

Identifikasi Unsur Penyalahagunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 = Identification of elements of abuse of authority in administrative law and criminal law after the decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-XIV/2016

Peranan saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia = The role of crown witness in Indonesian criminal justice