Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pengelakan pajak jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak = Role of Accredited Land Deed Officer (PPAT) To The Tax Evasion In Sale And Purchase On Land Made by The Parties

Tinjauan yuridis akta jual beli palsu yang dibuat PPAT sementara sebagai dasar bagi pendaftaran hak atas tanah = Judicial review of counterfeit deed of sale and purchase made before temporary land deeds officer as the basis for registration land of rights

Konsekuensi yuridis terhadap akta jual beli tanah yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak para pihak dan peraturan perundang undangan yang berlaku tinjauan yuridis atas putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 08 b mj ppn xii 2014 = Judicial qonsequences on land sale and purchase deed that was made not in accordance to legislation and consent of the parties involved judicial review on majelis pengawas pusat notaris decision number 08 b mj ppn xii 2014

Pertanggungjawaban notaris selaku PPAT atas kepercayaan klien yang disalahgunakan terkait dengan penggelapan BPHTB dalam putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS tanggal 04 Agustus 2015 = Responsibility of notary as the land deed officer upon client s misused trust related to the embezzlement of BPHTB Denpasar district court verdict number 300/PID.B/2015/PN.DPS

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) = The responsibilty of land deed official ppat againts the cancellation of deed of grant of security right apht which the object is not charged by the owner case study pati district court decree Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt)