Majelis Pertimbangan Pajak menurut Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagai banding Administratif

Kompetensi majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negera dan badan peradilan pajak dalam memutuskan permohohan banding pajak: Suatu bentuk perlindungan dan keadilan terhadap wajib pajak

Proses permohonan banding di komisi banding merek dengan putusan pengadilan atas pembatalan pendaftaran merek sebagai dasar yuridis pengabulan permohonan

Kajian penyebab permohonan banding wajib pajak dimenangkan di pengadilan pajak dan upaya-upaya DJP untuk meminimalisirnya

Efektifikasi keberatan dan banding dalam upaya penyelesaian pajak